Lappung – Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari pemerintah pusat setelah berhasil masuk dalam zona hijau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian ini menempatkan Lampung di peringkat ke-8 nasional.
Baca juga : Investasi Baru di Lampung Timur, Pabrik Sawit PT PSM Siap Dongkrak Ekonomi Lokal
Fakta tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin virtual oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin, 20 Oktober 2025.
Rakor ini turut diikuti Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Bandarlampung.
Dalam pemaparannya, Mendagri menyoroti kinerja realisasi belanja daerah secara nasional per 30 September 2025 yang baru mencapai 56,07 persen.
Angka ini tercatat sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu (57,20 persen).
Kondisi itu diperparah dengan besarnya dana pemerintah daerah yang justru mengendap di perbankan.
Tito mengungkapkan, data Bank Indonesia menunjukkan ada Rp233 triliun dana Pemda yang belum termanfaatkan.
“Kalau dana itu tersimpan terlalu lama, ekonomi daerah bisa terhambat.
“Padahal, realisasi APBD adalah salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Tito Karnavian.
Ia menegaskan, pemerintah pusat terus memantau kinerja daerah.
Daerah dengan serapan rendah akan dievaluasi, sementara yang berkinerja baik, seperti Lampung, akan mendapat apresiasi dan insentif.
Peringatan lebih keras disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga hadir dalam rakor tersebut.
Ia menyebut angka dana mengendap di bank bahkan mencapai Rp234 triliun.
“Kalau uang daerah mengendap di pusat, bank daerah tidak bisa berputar, pelaku usaha kesulitan meminjam, dan ekonomi lokal terhambat.
“Uang publik harus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Menkeu menyoroti tajam penurunan belanja modal yang anjlok lebih dari 31 persen dan belanja barang/jasa yang turun 10,5 persen secara nasional.
Baca juga : APBD 2026 Lampung Fokus 3 Sektor: Ekonomi, Jalan, dan Pendidikan Gratis
“Ini artinya perputaran ekonomi daerah masih lambat. Jangan tunggu akhir tahun baru belanja,” tegas Purbaya.
Sementara, di tengah kritik tajam terhadap kinerja nasional tersebut, Provinsi Lampung justru menunjukkan performa sebaliknya.
Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah pusat, Lampung masuk dalam kategori zona hijau dengan menempati peringkat ke-8 nasional.
Kinerja ini didukung oleh keseimbangan fiskal yang baik.
Tercatat, realisasi pendapatan Provinsi Lampung telah mencapai 62,11 persen, sementara realisasi belanja berhasil mengimbangi di angka 61,69 persen.
Tak hanya sukses dalam akselerasi belanja, Lampung juga berhasil dalam pengendalian harga.
Tingkat inflasi Provinsi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 2,65 persen.
Mendagri Tito optimistis, jika semua daerah bergerak serempak mempercepat belanja seperti yang ditunjukkan Lampung dan menjaga inflasi, target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6 persen pada akhir tahun dapat tercapai.
“Kalau semua daerah bergerak, target pertumbuhan ekonomi nasional akan mudah dicapai,” pungkas Tito.
Baca juga : Lampung Jadi Juara 3 Pertumbuhan Ekonomi, Dijuluki The King of Sumatera oleh BI
