Lampung Cukup Sayur, Kurang Distribusi

Lappung – Keluhan mengenai kenaikan harga dan kelangkaan stok sayuran di pasar-pasar tradisional Bandarlampung kembali mengemuka.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan di tengah status Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Baca juga : Sayuran Beku Indonesia 2025: Antara Tekanan Biaya, Cuaca, dan Peluang Pasar

Meskipun memiliki lahan subur dan produksi hortikultura yang signifikan, masalah klasik seputar distribusi masih menjadi benang kusut yang merugikan petani dan konsumen.

Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti paradoks yang terjadi.

Menurutnya, masalah utama bukanlah pada kurangnya hasil panen, melainkan pada sistem distribusi yang tidak efisien dan minimnya infrastruktur pascapanen.

“Lampung ini tidak kekurangan sayur. Petani kita bekerja keras, tanahnya subur, dan hasil panen pun ada.

“Yang menjadi masalah adalah sistem yang gagal mengantarkan hasil bumi itu sampai ke meja makan konsumen dengan kualitas baik dan harga wajar,” ujar Mahendra Utama, Senin, 6 Oktober 2025.

Produksi Cukup, Pasokan di Pasar Rapuh

Mahendra memaparkan, berdasarkan data yang ada, Lampung memiliki potensi produksi hortikultura yang besar.

Produksi cabai keriting tercatat mencapai 21.878 ton per tahun, tomat 20.678 ton, dan terung 20.441 ton.

Angka ini belum termasuk komoditas sayuran dataran rendah seperti kangkung, sawi, dan bayam yang dipasok dari sentra seperti Metro, Pesawaran, dan Lampung Selatan.

Daerah dataran tinggi seperti Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu juga dikenal sebagai lumbung sayuran utama yang bahkan memasok pasar hingga ke Palembang dan Jakarta.

“Secara produksi, kita punya modal yang sangat kuat. Pertanyaannya sederhana, mengapa sayur di pasar kita sering mahal atau langka,” tanya Mahendra.

Bukan Kurang Panen, Tapi Rusak di Jalan

Menurut analisis Mahendra yang didasarkan pada dialog dengan sejumlah pedagang, masalah krusial terletak pada penanganan pascapanen.

Sayuran, sebagai produk yang mudah rusak, memerlukan sistem logistik yang cepat dan terkontrol.

“Keluhan pedagang hampir seragam: sayur sering tiba di pasar dalam kondisi layu, bahkan sebagian sudah busuk.

“Ini bukan karena petani malas, tapi karena sistem distribusi kita lemah.

“Tanpa fasilitas cold chain atau gudang pendingin sederhana, sebagian besar hasil panen akan susut dan rusak di perjalanan,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan paradoks ekonomi.

Petani merugi karena harga jual di tingkat produsen ditekan, sementara konsumen tetap harus membayar mahal karena pasokan berkualitas yang sampai ke pasar menyusut.

Selain masalah distribusi, Mahendra juga menyoroti 2 faktor lain yang memperberat kondisi petani: cuaca ekstrem dan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Baca juga : Smart Farming di Lampung Selatan

Kemarau panjang pada tahun 2024 menyebabkan produksi sayuran yang membutuhkan banyak air, seperti kangkung dan bayam, menurun drastis.

Di sisi lain, defisit pupuk bersubsidi yang mencapai ratusan ribu ton memaksa petani beralih ke pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.

“Kebutuhan pupuk kita lebih dari satu juta ton, tapi alokasinya hanya sekitar 400 ribuan ton.

“Ini memaksa petani mengurangi dosis pemupukan, yang tentu berdampak pada produktivitas,” ungkapnya.

Kolaborasi dan Teknologi sebagai Solusi

Untuk mengurai masalah ini, Mahendra Utama mendorong adanya solusi yang terintegrasi melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil peran sentral dalam membangun infrastruktur permanen.

“Solusinya ada pada kolaborasi. Pemerintah perlu membangun infrastruktur kunci seperti jalan usaha tani yang layak, pusat distribusi hortikultura di setiap kabupaten lengkap dengan sistem pendingin, serta memberikan pelatihan pascapanen,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar BUMD Pangan dan sektor swasta dapat berperan sebagai agregator yang menampung hasil panen petani dengan harga yang adil.

Pemanfaatan teknologi melalui platform digital juga dianggap sebagai game changer untuk memberikan informasi harga dan permintaan pasar secara transparan kepada petani.

“Jika semua ini berjalan, Lampung bukan hanya cukup sayur untuk konsumsi lokal, tapi bisa menjadi pemasok utama untuk Jabodetabek, bahkan menjajaki pasar ekspor seperti Singapura dan Malaysia.

“Potensinya sangat besar, tinggal kemauan kita untuk serius menggarapnya,” tutup Mahendra.

Baca juga : Menyulam Harapan: Sinergi Kebijakan untuk Lampung Sehat dan Mandiri