Rizaldi juga menyinggung kondisi keuangan Pemkot yang saat ini menghadapi defisit.
Menurutnya, hal ini juga menjadi pertimbangan DPRD dalam menunda anggaran perlengkapan sekolah.
“Kami memahami kondisi Pemkot yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, kami berusaha mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” pungkasnya.
Intensif
Selain membahas kontroversi seputar pembatalan program perlengkapan sekolah bagi siswa-siswa penerima program Biling, Rizaldi juga menyampaikan pandangannya tentang fokus yang seharusnya diambil oleh Pemkot.
Menurut Rizaldi, Pemkot Bandarlampung seharusnya lebih berfokus pada upaya meningkatkan/membayar intensif posyandu, guru honorer, dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ia berpendapat bahwa prioritas ini harus mendapatkan perhatian lebih besar daripada isu pembatalan program perlengkapan sekolah.
Rizaldi meminta agar pemaknaan terhadap pernyataannya tidak dimiringkan atau di framing secara salah.
Posyandu, yang merupakan layanan kesehatan dasar masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan warga kota.
Guru honorer juga merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan di daerah ini, sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas.
Selain itu, pengembangan PAUD dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung.
Baca juga : Gerindra dan PIRA Lampung Bantu Korban Kebakaran
Seharusnya, lanjut Rizaldi Adrian, Pemkot Bandarlampung sensitif dalam perencanaan belanja daerah. Salah satunya memperhatikan defisit anggaran.
Penyusunan proyeksi pendapatan juga tidak dilakukan dengan logika terbalik.Idealnya, ada anggaran dahulu, baru disusun rencana belanja.
“Kami lihat justru kebalikannya. Belanja sekian, baru diakali sumber pendapatannya. Ya, salah satunya ya jual aset,” pungkasnya.
Rizaldi juga mengajak Pemkot untuk melakukan introspeksi terhadap prioritas dan kebijakan yang telah diambil.
Lappung Media Network