Dewan Pers Harus Bertindak, 23 Media Online di Belitung Terancam Kriminalisasi

Lappung – Dewan Pers harus bertindak 23 media online di Belitung terancam kriminalisasi.

Sebanyak 23 media online di Belitung dilaporkan ke Polres Belitung oleh seseorang berinisial HP atas dugaan pencemaran nama baik.

Baca juga : Refleksi Akhir Tahun 2024: PJS Menuju Masa Depan Cemerlang

Laporan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan pers, mengingat kasus tersebut berawal dari pemberitaan terkait dugaan penipuan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemanggilan terhadap salah satu wartawan telah dijadwalkan pada Rabu, 19 Februari 2025.

Surat pemanggilan tersebut ditandatangani langsung oleh Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP Patah Meilana.

Langkah ini pun menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers yang menilai bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula ketika sejumlah media online memberitakan dugaan penipuan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah di Belitung.

Dalam perkembangannya, wartawan kembali mengangkat berita yang mempertanyakan progres penyelidikan Polres Belitung terhadap kasus tersebut.

Baca juga : Kemerdekaan Hakiki Impian Insan Pers

Setelah itu, terjadi kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat, dengan pengembalian dana yang sempat diserahkan dalam proses pencalonan.

Perdamaian ini kemudian diikuti dengan penghentian penyelidikan oleh Polres Belitung melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun, pasca-SP3 terbit, HP merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah tayang sebelum kesepakatan damai.

Ia menilai bahwa media yang memberitakan tidak meminta konfirmasi atau hak jawab darinya, sehingga berujung pada laporan pencemaran nama baik terhadap 23 media tersebut.

Kriminalisasi atau Sengketa Jurnalistik?

Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba, menilai bahwa kasus ini seharusnya dikategorikan sebagai sengketa pers, bukan kasus pidana.

Menurutnya, beberapa wartawan memang tidak meminta keterangan langsung dari HP, yang merupakan hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun, pelanggaran ini lebih tepat diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana.

“Jika ada pemberitaan yang dianggap merugikan, mekanisme yang benar adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Melaporkan wartawan ke polisi justru mengancam kebebasan pers,” ujar Mahmud, Selasa, 18 Februari 2025.

Baca juga : Ketua PJS Tanjung Abung Barat Dikeroyok. Mahmud Marhaba: Usut Tuntas! 

Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers sebelum memproses laporan terhadap jurnalis.

Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pers dan Polri Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan PKS/14/XI/2022, yang mengatur teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers Harus Bertindak 23 Media Online di Belitung Terancam Kriminalisasi

Mahmud Marhaba meminta Polres Belitung untuk berkonsultasi dengan Dewan Pers guna memastikan bahwa perkara ini ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai ada kesalahan dalam penanganan yang bisa mencederai kemerdekaan pers.

“Jika kasus ini memang murni terkait produk jurnalistik, maka Dewan Pers yang berwenang menanganinya, bukan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menurutnya, dalam kasus seperti ini, kepolisian harus mengacu pada butir-butir perjanjian dengan Dewan Pers.

Jika laporan yang diterima berkaitan dengan pemberitaan media, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah itu termasuk dalam kategori produk jurnalistik atau bukan.

Baca juga : PJS DKI Jakarta Solidkan Langkah Akhir Tahun dalam Rapat Pleno