Lampung Masih Bergantung APBN, IAP: Perlu Terobosan Investasi

Lappung – Lampung masih bergantung APBN dan IAP menyebut perlu terobosan investasi

Provinsi Lampung masih bergantung pada dana transfer daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari 70 persen.

Baca juga : Konsumsi dan Investasi Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Lampung

Kondisi ini menjadi sorotan dalam webinar bertajuk Kemandirian Pembangunan Pasca Efisiensi Melalui Investasi Strategis: Studi Kasus Lampung Selatan yang digelar Ikatan Ahli Perencana (IAP) Lampung bersama PWK dan Pariwisata ITERA, pada 28 Februari 2025.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Raka S. Bhawana (Relation Manager PT SMI), Friandi Indrawan (Sekretaris BPD PHRI Lampung), dan M Zainal Ibad (Dosen PWK ITERA).

Mereka membahas pentingnya investasi strategis untuk mewujudkan kemandirian pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Raka S. Bhawana menilai ketergantungan terhadap APBN membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan yang mandiri dan optimal.

Menurutnya, salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah melalui studi kelayakan (feasibility study) yang matang sebagai landasan investasi.

Baca juga : Stabilitas Keamanan Dorong Investasi di Bandarlampung

Terutama di daerah pemekaran seperti rencana pemekaran Kabupaten Bandar Jaya dari Lampung Selatan.

“Studi kelayakan yang baik dapat mengantisipasi potensi tantangan, seperti kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga stabilitas finansial daerah baru,” ujar Raka.

Sementara itu, Friandi Indrawan menyoroti perlunya pembangunan kawasan berbasis swasta guna meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

Ia mencontohkan kawasan Bakauheni yang potensial untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru dengan konsep Harbour City.

“Lampung Selatan membutuhkan pemimpin politik yang mampu mendorong investasi di sektor pariwisata.

“Prosedur investasi harus dipermudah dan fasilitas penunjang ekonomi harus ditingkatkan, terutama di kawasan Bakauheni,” jelas Friandi.

Baca juga : Peluang dan Tantangan Pariwisata Lampung di Era Kepemimpinan Baru

M Zainal Ibad juga menegaskan peran perencana (planner) dalam mendorong pembangunan yang mandiri.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga perlu melibatkan sektor swasta.

“Dukungan dari BUMD Lampung Selatan dan BUMD Provinsi Lampung sangat diperlukan untuk memperlancar pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Zainal.

Lampung Masih Bergantung APBN IAP: Perlu Terobosan Investasi

Webinar ini pun diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret dalam meningkatkan kemandirian pembangunan di Lampung Selatan, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana pusat.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Lampung.

Baca juga : IKK Lampung Januari 2025 Capai Rekor Tertinggi