Lappung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Yakni dengan memprioritaskan 3 sektor krusial: pemulihan ekonomi, percepatan infrastruktur jalan, serta program pendidikan gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Baca juga : Pemprov Lampung Hidupkan Lagi Proyek Kota Baru
Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Bandarlampung.
Menurutnya, alokasi anggaran dirancang untuk efisien, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah serta kualitas layanan publik yang merata.
“Pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, agar pelaksanaan program dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Marindo, dilansir pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Salah satu gebrakan utama yang menjadi sorotan dalam APBD 2026 adalah komitmen Pemprov Lampung untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri di bawah kewenangannya.
Baca juga : DPR dan Pemprov Lampung Sepakat, Lahan SGC Harus Diukur Ulang
Program ini akan mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026.
Untuk merealisasikan program unggulan ini, Pemprov telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
Angka tersebut di luar alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp476 miliar.
“Langkah ini kami ambil untuk meringankan beban orang tua siswa serta meningkatkan kualitas dan akses pendidikan yang merata di Provinsi Lampung,” tegas Marindo.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Lampung tidak main-main.
Target ambisius untuk mencapai kemantapan jalan provinsi sebesar 80,88 persen pada akhir 2026 akan dikejar dengan alokasi dana mencapai Rp1 triliun.
Sumber pendanaan masif ini berasal dari skema pinjaman daerah yang telah disiapkan.
Marindo menjelaskan, kebutuhan jangka panjang hingga akhir 2029 untuk mencapai target kemantapan jalan 87,95 persen bahkan diperkirakan mencapai Rp4,72 triliun.
Baca juga : Program Desaku Maju, Upaya Pemprov Lampung Tekan Pengangguran di Desa
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan konektivitas antarwilayah semakin lancar, yang akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Untuk menopang seluruh program prioritas tersebut, Pemprov Lampung optimistis dapat mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp7,6 triliun pada 2026.
Angka itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.
Target tersebut akan digenjot melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun, yang sebagian besar disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp1,3 triliun.
Sisanya ditopang oleh pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp3,4 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp111 miliar.
“Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan,” tutup Marindo.
Baca juga : Sekolah Wajib Patuh, Pemprov Lampung Siapkan Sanksi bagi yang Tahan Ijazah
Lappung Media Network