Lappung – Langkah Pemerintah Provinsi Lampung di bawah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menjajaki kerjasama dengan Japan Association for Construction (JAC) mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan.
Pertemuan strategis antara Gubernur dengan Senior Executive Director JAC, Yugo Okamoto, dinilai sebagai angin segar bagi penyerapan tenaga kerja lokal di sektor konstruksi.
Baca juga : Jepang: Krisis Politik Lahirkan Sanae Takaichi
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut inisiatif ini sebagai peluang emas yang tidak boleh disia-siakan.
Menurutnya, kondisi Jepang yang tengah mengalami defisit sumber daya manusia (SDM) konstruksi adalah momentum tepat bagi Lampung untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Ini bukan sekadar proyek pengiriman tenaga kerja biasa. Ini adalah kesempatan transfer ilmu dan budaya kerja.
“Bayangkan, anak-anak muda kita belajar teknik konstruksi modern, disiplin, dan standar keselamatan kerja internasional langsung di Jepang,” ujar Mahendra Utama, Kamis, 4 Desember 2025.
Mahendra menilai, dampak ekonominya akan sangat terasa. Selain branding pekerja Lampung yang akan naik kelas dengan label lulusan Jepang, aliran remitansi (uang kiriman) dari para pekerja juga akan memutar roda ekonomi di kampung halaman.
“Devisa masuk, ekonomi lokal bergerak. Mulai dari warung tetangga sampai toko bangunan di desa akan merasakan dampaknya,” tambahnya.
Krisis Guru dan Kurikulum
Meski optimistis, Mahendra memberikan catatan kritis kepada Pemprov Lampung agar program ini tidak layu sebelum berkembang.
Ia menyoroti kesenjangan serius dalam infrastruktur pendidikan bahasa.
“Kita tidak bisa tutup mata, ada PR besar. Data menunjukkan kita punya potensi 8.500 siswa, tapi guru bahasa Jepang cuma ada sekitar 60 orang.
“Ini ketimpangan yang harus segera ditambal,” tegas sosok yang juga dikenal sebagai Eksponen 98 ini.
Baca juga : Edamame dan Okra: Primadona Jepang
Mahendra menyarankan solusi praktis, seperti merekrut alumni Jepang yang sudah pulang ke Indonesia untuk menjadi pengajar atau menggelar program pelatihan guru kilat.
Selain itu, sinkronisasi kurikulum SMK dengan standar industri Jepang juga mutlak dilakukan agar lulusan tidak perlu belajar dari nol setibanya di sana.
“Jangan sampai mereka sampai sana bingung alatnya beda. Alat praktik di SMK kita harus mendekati kondisi lapangan di Jepang,” cetusnya.
Kualitas dan Reintegrasi
Menutup pandangannya, Mahendra Utama merekomendasikan tiga poin utama kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal agar kerja sama ini berkelanjutan.
Pertama, ia meminta pemerintah fokus pada kualitas daripada kuantitas.
“Lebih baik kirim 100 orang tapi berkualitas tinggi dan jadi duta Lampung yang baik, daripada kirim 1.000 orang tapi asal-asalan,” katanya.
Kedua, peran KBRI Tokyo sebagai benteng perlindungan harus dioptimalkan untuk memastikan kontrak kerja ditaati.
Terakhir, Mahendra menekankan pentingnya program reintegrasi bagi alumni yang pulang.
“Siapkan skema permodalan lewat BUMD atau bank daerah. Saat mereka pulang membawa ilmu dan modal, arahkan agar mereka membuka usaha.
“Jadikan mereka role model bahwa investasi SDM itu menguntungkan. Jangan sampai pulang dari Jepang malah menganggur lagi.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi solusi konkret pengurangan pengangguran di Lampung, khususnya bagi lulusan SMK yang selama ini kesulitan terserap pasar kerja domestik,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Sejarah Krisis Beras: Dari Jepang hingga Thailand, dan Masa Depan Indonesia
Lappung Media Network