Bupati Pesibar menilai hilangnya kewenangan Pemda Kab/Kota mengelola sektor kelautan sangat menghambat sistem pengelolaan sumber daya laut di daerah, dimana birokrasi perizinan usaha disektor kelautan yang begitu panjang yang sangat tidak efektif dan efisien.
“Secara georafis jarak antara masyarakat kepulauan dan pesisir yang akan melakukan usaha sektor kelautan sangat jauh dari ibu kota provinsi. Ini tentu sangat jauh dari nafas reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Kemudian itu, Aspeksindo yang beranggotakan pemerintah daerah berbasis kepulauan dan pesisir menjadi pilar dan motor penggerak pemerintah pusat untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.
Agus Istiqlal menegaskan pentingnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir.
Page 2 of 2
Via:
Rahmat Ardiansyah
