Hal itu dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui badan usaha milik desa atau Bumdes.
Arinal Djunaidi fokus bangun desa
Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam laporannya menerangkan bahwa OJK terus mengembangkan berbagai macam program-program.
Program itu, lanjutnya, untuk mengurangi kesenjangan akses keuangan bersama pemerintah daerah melalui TPAKD.
Dengan mendorong peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan akses pembiayaan dengan biaya yang rendah.
Juga untuk mengurangi praktik investasi ilegal dan pembiayaan rentenir yang marak ada di daerah.
Salah satu program yang digagas oleh TPAKD di Provinsi Lampung adalah ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan.
Program ini bertujuan agar masyarakat pedesaan mendapatkan edukasi literasi keuangan dan masuk ke dalam ekosistem keuangan inklusif.
Melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung.
“Program ini berjalan dengan nama desa inklusi keuangan, saat ini terdapat 16 desa inklusi keuangan di Provinsi lampung yang tersebar di 4 kabupaten,” ungkapnya.
Kesemuanya dapat melaksanakan melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui Agen Laku Pandai dan juga transaksi di pasar modal melalui gerai investasi desa maupun komunitas investor desa.
Bambang juga menjelaskan, bahwa hari ini beberapa kegiatan telah dan akan dilakukan juga di 3 desa inklusi keuangan yang akan diresmikan.
Lappung Media Network