ASDP, Tantangan 2025 dan Harapan Rakyat untuk BUMN Maritim yang Modern dan Bersih

Oleh: Mahendra Utama, Eksponen 98

Lappung – Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum penting bagi PT ASDP Indonesia Ferry untuk naik kelas.

Sebagai BUMN yang memegang peran vital dalam konektivitas maritim Indonesia, ASDP bukan hanya operator kapal penyeberangan, ia adalah penghubung harapan jutaan rakyat, dari Sabang hingga Merauke.

Baca juga : ASDP dan TNI-Polri Amankan Pelabuhan Bakauheni dari Pungli

Namun, tantangan besar kini berdiri di hadapan kita: tata kelola yang belum tuntas, dugaan korupsi yang mencoreng kepercayaan publik, hingga praktik percaloan tiket yang tetap langgeng di pelabuhan-pelabuhan utama.

Pertanyaannya, apakah ASDP akan terus berkutat dalam pola lama? Atau berani berubah menjadi BUMN modern yang melayani rakyat dengan bersih dan transparan?

Luka Lama Bernama Korupsi dan Calo Tiket

Kasus yang tengah ditangani KPK terkait akuisisi perusahaan dan pengadaan kapal senilai hampir Rp893 miliar bukan sekadar angka besar.

Ia menyangkut integritas manajemen dan kredibilitas negara di mata rakyat.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, telah diperiksa sebagai saksi dan menyatakan mendukung penuh proses hukum. Itu langkah awal yang patut dihargai.

Baca juga : Raih 10 Penghargaan Kemenhub, ASDP Jadi Operator Layanan Prima Terbanyak

Namun masyarakat menuntut lebih dari sekadar sikap kooperatif.

Transparansi dan kejelasan hasil penyidikan adalah hak publik.

Kita tidak ingin BUMN maritim sebesar ASDP kembali tersandera oleh kepentingan sempit segelintir elite yang menggerogoti uang negara dalam senyap.

Di sisi lain, praktik percaloan tiket ferry yang masih marak di lintasan sibuk seperti Merak–Bakauheni adalah bukti bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menjangkau realitas.

Meski e-ticketing Ferizy telah diperkenalkan, celah untuk permainan oknum masih terbuka.

Rakyat tetap harus “nembak tiket” jika ingin pulang kampung. Di mana rasa keadilan pelayanan publik kita?

Terobosan Perlu, Tapi Jangan Setengah Hati

Kita juga harus jujur mengakui bahwa di tengah berbagai problem, ASDP sedang berusaha berbenah.

Penerapan skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) saat arus balik Lebaran 2025 patut diapresiasi karena terbukti efektif mengurai kemacetan.

Begitu pula dengan rencana ekspansi rute internasional Batam–Johor Bahru yang menunjukkan keberanian melebarkan sayap ke ranah regional ASEAN.

Namun, semua itu akan sia-sia jika masalah dasar seperti kebocoran tiket dan lemahnya pengawasan internal tak kunjung dibenahi.

Perubahan sejati hanya akan lahir jika keberanian memperbaiki sistem disertai keberpihakan nyata kepada rakyat.

Baca juga : Cegah Genangan Berulang, ASDP Bakauheni Buat Kolam Retensi

5 Langkah Menuju ASDP yang Kita Impikan

Sebagai warga yang masih percaya pada cita-cita reformasi, saya mengusulkan 5 langkah konkret untuk membenahi ASDP:

1. Perkuat Pengawasan Internal: Audit reguler, terbuka, dan libatkan lembaga eksternal seperti BPK atau bahkan KPK untuk mengawal integritas pengadaan dan belanja perusahaan.

2. Hapus Ruang Calo Tiket: Jadikan sistem e-ticketing sebagai satu-satunya pintu. Tak boleh ada pembelian manual, apalagi “titipan” dari orang dalam. Mafia tiket harus diberantas dari akarnya.

3. Perluas Infrastruktur dan Armada: Jalur sibuk seperti Merak–Bakauheni harus mendapat perhatian ekstra. Jangan tunggu antrean 12 jam baru negara datang. Rakyat butuh solusi, bukan janji.

4. Gencarkan Literasi Digital: Banyak masyarakat di daerah belum melek teknologi. ASDP harus hadir sebagai pendamping transformasi, bukan sekadar penjual tiket.

5. Inovasi Hijau dan Riset Teknologi: Bekerja sama dengan kampus seperti ITS atau lembaga riset internasional untuk menciptakan kapal ramah lingkungan harus menjadi masa depan ASDP.

ASDP Bukan Sekadar BUMN, Tapi Wajah Negara

Sebagai orang yang ikut menyuarakan demokrasi sejak 1998, saya meyakini bahwa perbaikan institusi negara termasuk BUMN adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi.

ASDP bukan sekadar urusan kapal dan pelabuhan. Ia adalah soal keadilan akses, pelayanan yang manusiawi, dan penggunaan uang rakyat dengan tanggung jawab penuh.

Komisaris Utama Achmad Baidowi dan Direktur Utama Heru Widodo sudah memulai langkah-langkah perbaikan.

Tapi sejarah membuktikan, niat baik saja tidak cukup.

Kita semua harus mengawalnya. Rakyat harus tetap kritis, media harus tetap independen, dan lembaga pengawas harus tetap tajam.

Harapan saya, ASDP tak hanya mengangkut kendaraan dari satu pulau ke pulau lain. Tapi juga mengangkut cita-cita kita sebagai bangsa maritim yang bersih, kuat, dan modern.

Baca juga : ASDP Bakauheni Selamatkan Mangrove Lewat Aksi Bersih Pantai