DPRD Pesawaran Aktif Awasi Keterlambatan Gaji Kades

Lappung – DPRD Kabupaten Pesawaran aktif dalam awasi keterlambatan gaji kades dan aparaturnya di Bumi Andan Jejama. 

DPRD Pesawaran telah mengambil langkah aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti kasus keterlambatan pembayaran gaji kepala dan aparatur desa di wilayah mereka. 

Baca juga : Elly Wahyuni Imbau Pemkab Pesawaran Segera Bayar Gaji Kades

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pemerintahan desa.

Situasi ini pun menimbulkan kekhawatiran serius bagi legislatif Pesawaran, khususnya Komisi I, yang merasa perlu untuk mengawasi dan menyelidiki masalah ini.

Anggota Komisi I DPRD Pesawaran, Muklis, mengatakan, legislatif sifatnya selalu mengawasi.

Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk terus mengawasi masalah ini dan akan bekerja sama dengan semua pihak terkait.

Tak lain, kata Muklis, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pemerintahan desa di wilayah mereka.

“Soal keterlambatan gaji, saat ini sedang dalam proses,” ujar Muklis, Senin, 12 Juni 2023. 

Baca juga : Pemkab Pesawaran Didesak Bayar Gaji Kades 

“Dinas PMD Pesawaran juga sudah melakukan komunikasi dengan BPKAD untuk segera memproses masalah ini secepatnya,” ungkapnya lagi.

Melalui pengawasan yang ketat dan upaya kolaboratif, Muklis berharap masalah keterlambatan pembayaran gaji kades dapat diatasi.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah DPRD Pesawaran dalam mengawasi keterlambatan pembayaran gaji kades adalah cerminan dari perhatian terhadap pemerintahan desa.

Menurutnya, pemerintahan desa memiliki peran yang penting dalam pengembangan dan pembangunan di tingkat lokal.

Baca juga : Pemkot Bandar Lampung Bahas Gaji Honorer Usai RKPD 2023

Dan keadilan dalam pembayaran gaji kades adalah salah satu aspek krusial untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan pemerintahan desa.

“Mudah-mudahan kejadian seperti ini di tahun depan tidak terulang kembali,” harap Muklis. 

DPRD Pesawaran aktif awasi keterlambatan gaji kades

Sekadar informasi, selama 4 bulan terakhir, beberapa laporan mengenai keterlambatan pembayaran gaji aparatur desa di Pesawaran telah menjadi perhatian serius. 

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi keuangan dan kesejahteraan para aparatur desa yang kesulitan akibat pembayaran gaji yang tertunda.

Dalam menghadapi masalah ini, Dinas PMD Pesawaran segera mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan BPKAD setempat.

Koordinasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang efektif dan tepat guna guna mengatasi keterlambatan pembayaran gaji aparatur desa.

Baca juga : Kepala BPKAD Bandar Lampung Curhat Soal Gaji PPPK