Lappung – Di tengah gencarnya upaya perbaikan infrastruktur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dihadapkan pada sebuah fakta besar.
Sekitar 92 kilometer jalan yang tersebar di berbagai wilayahnya belum pernah sekalipun tersentuh aspal.
Baca juga : Laporan Jalan Rusak hingga Pungli di Lampung, ASN Lamban Langsung Kena Sanksi
Untuk menangani ruas-ruas jalan tanah ini, dibutuhkan anggaran fantastis yang diperkirakan mencapai Rp920 miliar.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat menantang bagi Pemprov, di saat yang sama mereka juga tengah mengebut penyelesaian puluhan proyek perbaikan jalan lainnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqquloh, membenarkan adanya kebutuhan anggaran yang masif tersebut.
Menurutnya, penanganan ruas-ruas vital ini akan menjadi prioritas, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
“Perkiraan kebutuhan untuk penanganan ruas-ruas tersebut mencapai Rp920 miliar.
“Sehingga akan dikerjakan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelas Taufiqquloh, Senin, 11 Agustus 2025.
Baca juga : Total Pemulihan Korupsi Jalan Sutami Capai Rp12 Miliar Usai Setoran Terbaru
Beberapa ruas jalan yang masuk dalam kategori belum pernah diaspal ini antara lain ruas krusial seperti Kiluan–Umbar, Umbar–Putih Doh, Blok 9 Sanggi, Blok 9 Suoh, Kasui Giham–Air Ringkih, Tajab–Adi Jaya, Adi Jaya–Tulung Randu, Simpang Unit 8, dan Gedung Aji–Umbul Mesir.
Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, Dinas BMBK Lampung memastikan program perbaikan dan peningkatan jalan yang sudah direncanakan untuk tahun 2025 tetap berjalan sesuai target.
Total ada 52 paket kegiatan yang dibagi dalam dua tahap pengerjaan.
Untuk tahap pertama, dari total 25 paket, sebanyak 10 paket di antaranya bahkan sudah rampung dan mencapai status Provisional Hand Over (PHO).
“10 paket yang sudah PHO meliputi ruas Gedung Tataan–Kedondong, Kotabumi–Bandar Abung, Jabung–Labuhan Maringgai, dan beberapa lainnya.
“Sisanya sedang dalam tahap penyelesaian dan kami targetkan seluruhnya rampung pada September mendatang,” jelas Taufiqquloh.
Baca juga : Pungli dan ODOL, Dua Penyakit Kronis Jalan Raya
Sementara itu, untuk tahap kedua yang mencakup 27 paket jalan, prosesnya juga sudah berjalan.
Setelah lelang selesai, pengerjaan di lapangan telah dimulai dengan progres saat ini mencapai sekitar 15 persen dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada Desember 2025.
Biaya Selangit
Tantangan utama dalam percepatan pemerataan infrastruktur jalan di Lampung adalah keterbatasan anggaran yang berhadapan dengan tingginya biaya perbaikan.
Taufiqquloh mengungkapkan, untuk menangani ruas jalan dengan kondisi rusak berat, biaya yang dibutuhkan bisa sangat mahal, yakni mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per kilometer.
“Sementara panjang kerusakan di beberapa ruas bisa mencapai 7 hingga 14 kilometer.
“Jadi memang masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, Pemprov Lampung harus cermat dalam menentukan skala prioritas, menyeimbangkan antara penyelesaian proyek yang sedang berjalan dan memulai penanganan jalan-jalan yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
Baca juga : Jalan Rusak dan Jalan Baru Kepemimpinan Lampung: Saatnya Bangkit Bersama
Lappung Media Network