Lappung – Gelombang protes yang melanda Iran sejak akhir Desember 2025 dinilai bukan sekadar gejolak ekonomi biasa.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menyebut situasi ini sebagai anomali berbahaya bagi Teheran, terutama ketika pedagang pasar tradisional (bazaaris) yang selama ini menjadi tulang punggung rezim, justru berada di garda terdepan perlawanan.
Baca juga : Badai Geopolitik Global: Nasib Perdagangan Indonesia di Antara 2 Raksasa
Dalam keterangannya, Mahendra menyoroti pergeseran fundamental dalam struktur sosial-politik Iran.
Menurutnya, ketika basis pendukung setia berbalik arah, hal tersebut menandakan kerusakan parah pada kontrak sosial antara negara dan rakyatnya.
“Ini fenomena langka dan krusial. Bazaaris adalah pendukung setia Republik Islam sejak Revolusi 1979.
“Ketika mereka turun ke jalan bersama rakyat, tuntutannya bukan lagi sekadar harga beras atau minyak, melainkan delegitimasi penguasa,” ujar Mahendra Utama, Minggu, 11 Januari 2026.
Ekonomi Pemicu, Politik Tujuannya
Mahendra menjelaskan, pemicu utama kerusuhan ini adalah ambruknya nilai tukar mata uang Rial yang menyentuh angka 1,45 juta per Dolar AS.
Kebijakan Bank Sentral Iran mencabut subsidi dolar bagi importir membuat harga kebutuhan pokok seperti ayam dan minyak goreng meroket dalam semalam.
Namun, ia mencatat bahwa narasi demonstran di lebih dari 100 kota di 31 provinsi tersebut telah bergeser cepat ke ranah politik.
“Rakyat tidak lagi berteriak soal perut, tapi sudah meneriakkan slogan Mati untuk sang diktator.
“Bahkan, ada aspirasi memanggil pulang Reza Pahlavi. Ini indikator bahwa kepercayaan publik sudah di titik nadir,” tegas Mahendra.
Situasi di lapangan dilaporkan memanas. Pemerintah Iran merespons dengan memutus akses internet dan tindakan represif.
Organisasi HAM mencatat ribuan orang ditangkap dan puluhan tewas.
Baca juga : Swasembada sebagai Syarat Mutlak Kedaulatan: Membaca Arah Kompas Prabowo Subianto
3 Pilar Rezim yang Goyah
Menurut analisis Mahendra, rezim Iran saat ini menghadapi badai sempurna karena 3 fondasi utamanya bermasalah secara bersamaan:
1. Ekonomi yang Lumpuh: Inflasi tahunan mencapai 42,2 persen dan harga pangan naik di atas 70 persen.
Ketergantungan 90 persen pada ekspor minyak ke Tiongkok serta sanksi PBB yang kembali aktif membuat ekonomi Iran tersungkur.
2. Krisis Legitimasi: Dukungan tradisional retak.
“Rakyat jengkel melihat sumber daya negara habis untuk membiayai milisi di luar negeri, sementara krisis air dan listrik di dalam negeri diabaikan,” imbuh Mahendra.
3. Tekanan Internasional: Ancaman Donald Trump untuk bertindak keras jika demonstran dibunuh semakin mempersempit ruang gerak Teheran.
“Banyak analis memprediksi rezim mungkin sulit bertahan hingga 2027 jika pola ini berlanjut.
“Kekerasan militer mungkin bisa meredam sesaat, tapi itu biaya politik yang sangat mahal,” paparnya.
Dampak Bagi Indonesia
Menanggapi implikasinya bagi Indonesia, Mahendra menyarankan pemerintah mengambil sikap hati-hati namun tetap waspada.
Meski volume perdagangan kedua negara tidak masif, ketidakstabilan di Timur Tengah dapat mengganggu rantai pasok global.
“Posisi Indonesia harus tetap pada prinsip bebas-aktif. Kita dorong dialog damai dan pastikan perlindungan WNI di sana.
“Kita bisa ambil peran netral melalui diplomasi budaya atau pendidikan, tanpa terjebak dalam pusaran konflik geopolitik,” jelas Mahendra.
Ia menutup analisisnya dengan peringatan bahwa apa yang terjadi di Iran adalah pelajaran penting.
“Rezim bisa memaksakan ketenangan dengan senjata, tapi ketika fondasi ekonomi dan kepercayaan rakyat hancur, keruntuhan hanyalah soal waktu,” pungkasnya.
Baca juga : Guncangan dari Greenland: Mengapa Macron dan Uni Eropa “Muak” pada Trump?
