Lappung – Upaya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada beras nasional kini tertuju pada pembenahan infrastruktur vital di Provinsi Lampung.
Langkah tegas ini diambil menyusul kondisi jaringan irigasi yang rusak parah, terutama di daerah lumbung pangan seperti Kota Metro, yang terbukti menjadi penghambat utama produktivitas padi.
Baca juga : Pertanian Jawara Ekonomi di Era Prabowo
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, menilai intervensi cepat pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan alokasi anggaran masif adalah langkah strategis yang sangat dibutuhkan.
Menurutnya, Lampung memegang peranan kunci sebagai penopang pangan nasional, dan membiarkan infrastruktur pertaniannya terbengkalai sama saja dengan mengancam ketahanan pangan Indonesia.
“Langkah Presiden Prabowo ini sangat krusial dan tepat waktu. Data di lapangan, seperti di Metro, menunjukkan masalah irigasi ini bukan lagi sekadar isu teknis, tetapi sudah menjadi ancaman nyata terhadap target swasembada.
“Ini adalah fondasi, jika fondasinya rapuh, seluruh bangunan ketahanan pangan kita bisa goyah,” ujar Mahendra Utama, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Kondisi Kritis di Lumbung Pangan
Problem utama yang disorot adalah kondisi infrastruktur di tingkat petani.
Data di Kota Metro, misalnya, melukiskan gambaran suram. Dalam 5 tahun terakhir, kota ini kehilangan sekitar seribu ton hasil panen padi.
Usut punya usut, salah satu penyebab utamanya adalah kerusakan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang parah.
Banyak saluran mengalami kebocoran, sedimentasi tinggi, dan kerusakan fisik. Akibatnya, air tidak sampai ke sawah petani secara optimal.
“Ini efek domino. Irigasi rusak, petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air demi menyelamatkan tanaman.
“Biaya produksi membengkak, sementara hasil panen justru menurun,” jelas Mahendra.
Terobosan Kebijakan dan Anggaran Fantastis
Menjawab kondisi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
Kebijakan ini menjadi payung hukum untuk aksi cepat di seluruh Indonesia.
Tidak hanya regulasi, komitmen tersebut diperkuat dengan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp16,8 triliun pada APBN 2025.
Dana ini secara spesifik diarahkan untuk pembangunan bendungan dan perbaikan jaringan irigasi, termasuk untuk proyek-proyek strategis di Sumatera.
Baca juga : Lampung Menuju Swasembada Beras 2025
Sinergi di tingkat pusat pun diperlihatkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur sumber daya air, sementara Kementerian Pertanian memastikan program ini sinkron dengan intensifikasi pertanian di lapangan.
Gerak Cepat di Tingkat Daerah
Di tingkat provinsi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal merespons cepat instruksi presiden dengan mengoordinasikan Bappeda dan dinas terkait.
Menurut Mahendra, kepemimpinan Gubernur Rahmat dalam menyusun peta jalan penanganan daerah irigasi prioritas menjadi kunci agar anggaran dari pusat terserap optimal dan tepat sasaran.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa adalah kunci keberhasilan.
“Apa yang dilakukan Gubernur Rahmat adalah contoh tata kelola yang baik, memastikan kebijakan nasional mendarat dengan mulus di lapangan,” puji Mahendra.
Di tingkat lokal seperti Kota Metro, implementasi program ini melibatkan pendekatan holistik.
Pemerintah daerah menggandeng TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri untuk mengawal penggunaan anggaran.
Lebih penting lagi, kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilibatkan sejak tahap perencanaan untuk menumbuhkan rasa memiliki.
Seperti yang pernah diingatkan oleh Kepala DKP3 Kota Metro, Kalau irigasi mati, sawah ikut mati. Dan kalau sawah mati, pangan kita ikut terancam.
Mahendra Utama menyimpulkan, keberhasilan program ini akan menjadi penentu laju Indonesia menuju swasembada.
“Dengan kepemimpinan yang kuat dari Presiden Prabowo, dukungan teknis dari kementerian terkait, dan eksekusi yang solid di bawah komando Gubernur Lampung, target swasembada beras bukan lagi mimpi.
“Ini adalah kerja nyata untuk mengamankan masa depan pangan bangsa,” pungkasnya.
Baca juga : 5 Kabupaten Raja Jagung di Lampung
