LAPPUNG – Upaya memperkuat integritas dan kualitas layanan pertanahan terus menjadi prioritas utama jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sumatera Selatan.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuasin pada Senin 13 April 2026.
Kedatangan Kakanwil disambut langsung oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Drs. Moren Naibaho, M.Si.
Dalam kunjungan tersebut, Rahmat melakukan peninjauan menyeluruh ke berbagai lini pelayanan, mulai dari Loket Pelayanan, Ruang Tata Usaha, hingga seluruh ruang seksi teknis termasuk ruang validasi dan penanganan sengketa.
Mendorong Kinerja Modern dan Akuntabel:
Di sela-sela tinjauannya, Rahmat menyempatkan diri berdiskusi dengan para staf mengenai progres kinerja serta hambatan teknis yang dihadapi di lapangan.
Ia menekankan bahwa profesionalisme bukan sekadar rutinitas, melainkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Saya berharap semua pegawai dapat memberikan kinerja terbaik, transparan, dan akuntabel. Ini adalah kunci demi terwujudnya kepastian hukum serta pelayanan yang modern,” tegas Rahmat.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja publik yang telah ditunjukkan oleh jajaran Kantah Banyuasin, sembari mengingatkan agar semangat melayani tetap dijaga secara total.
Strategi Pelayanan Moren Naibaho: Digitalisasi dan Edukasi:
Menanggapi arahan tersebut, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin, Moren Naibaho, memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Fokus utama Moren terletak pada aksesibilitas informasi dan digitalisasi layanan.
Beberapa poin penting terkait sisi pelayanan yang disampaikan Moren Naibaho meliputi:
- Optimalisasi Loket Layanan: Menjadikan loket bukan hanya tempat administrasi, tetapi juga pusat edukasi langsung bagi pemohon terkait prosedur pertanahan.
- Keterbukaan Informasi Publik: Memaksimalkan penggunaan media sosial dan kanal pemberitaan untuk mensosialisasi tahapan serta persyaratan layanan secara terbuka dan mudah dipahami.
- Percepatan di Era Digital: Memastikan masyarakat dapat mengakses informasi prosedur secara cepat melalui platform digital, sehingga memangkas birokrasi yang berbelit.
- Mitigasi Praktik Ilegal: Melalui transparansi syarat dan biaya, Moren berkomitmen mencegah terjadinya misinformasi peraturan yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum.
“Kami sangat sadar di era digital ini, pelayanan harus cepat diakses masyarakat, baik dari sisi prosedur maupun tahapannya. Hal ini krusial untuk menutup celah praktik pungutan liar (pungli) dan mempersempit ruang gerak calo di sektor pertanahan,” pungkas Moren.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa BPN Banyuasin terus berbenah menuju institusi yang tidak hanya kredibel secara hukum, tetapi juga bersahabat secara pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
