Lappung – Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah dengan akselerasi tercepat di Sumatera dalam penyiapan infrastruktur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesiapan Lampung dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai melampaui target rata-rata daerah lain.
Baca juga : Tembus Pulau Terluar, Investor Swasta Danai 36 Dapur Gizi di 5 Kabupaten Lampung
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, Sabtu, 8 November 2025.
Menurut Wahyu, Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional ini.
“Lampung termasuk yang paling cepat berakselerasi dalam menyiapkan SPPG.
“Progresnya sangat positif, bersaing ketat dengan Aceh dan Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera,” ungkap Wahyu.
Secara nasional, persiapan SPPG saat ini telah menyentuh angka 80 persen.
Angka tersebut mencakup unit yang sudah beroperasi penuh maupun yang sedang dalam tahap finalisasi persiapan.
Wahyu menjelaskan, percepatan pembentukan SPPG di daerah seperti Lampung menjadi krusial setelah adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Semula, BGN hanya menargetkan pembentukan 5.000 unit SPPG di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025.
Namun, melihat tingginya antusiasme masyarakat, target tersebut direvisi.
Baca juga : Dukung Program Presiden, Kapolri Bangun 20 Unit Dapur Gizi di Lampung
“Bapak Presiden meminta percepatan. Harapannya, di akhir tahun ini seluruh penerima manfaat sudah bisa menikmati program MBG tanpa terkecuali.
“Karena itu, kita butuh puluhan ribu SPPG siap beroperasi,” jelasnya.
Meski mengejar target kuantitas, BGN menegaskan tidak ada kompromi soal standar keamanan pangan.
Wahyu mewanti-wanti agar setiap SPPG yang baru dibentuk memenuhi persyaratan ketat sebelum beroperasi.
“Standarnya tidak main-main. SPPG baru wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Lebih dari itu, mereka juga wajib memiliki tukang masak atau koki yang bersertifikat profesional,” tegas Wahyu.
Syarat ini diberlakukan untuk menjamin makanan yang diterima anak-anak tidak hanya bergizi sesuai takaran, tetapi juga terjamin kehigienisannya.
Hingga saat ini, BGN mencatat program Makan Bergizi Gratis telah mendistribusikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan secara nasional. Wahyu mengklaim rasio permasalahan yang muncul sangat kecil.
“Dari 1,4 miliar porsi itu, persentase masalahnya tidak sampai 0,01 persen. Secara matematika, ini indikator bahwa program berjalan sangat berhasil dengan mitigasi risiko yang baik,” pungkasnya.
Baca juga : 2 Pahlawan Gizi dari Jember: Edamame dan Okra, Superfood Lokal yang Menaklukkan Pasar Global
Lappung Media Network