Lappung.COM – Simak artikel OpiniMahe edisi kali ini, yang berjudul: Lobi Gubernur Lampung di Kementan untuk Kakao 11 Ribu Hektare.
Lobi Gubernur Lampung di Kementan untuk Kakao 11 Ribu Hektare
Oleh: Mahendra Utama*
Peran Kunci Gubernur dalam Menggerakkan Sektor Perkebunan
Keberhasilan Lampung mendapatkan program pengembangan kakao seluas 11 ribu hektare tidak terlepas dari peran aktif Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menjalin komunikasi strategis dengan pemerintah pusat.
Orkestrasi yang dilakukan mencakup serangkaian pertemuan, presentasi potensi daerah, dan negosiasi alokasi bantuan yang melibatkan berbagai pihak di Kementerian Pertanian.
“Saya sampaikan kepada Pak Menteri dan jajaran bahwa Lampung siap menjadi lokomotif hilirisasi kakao nasional. Kami punya lahan, sumber daya manusia, dan kemauan politik yang kuat,” ungkap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat memaparkan program unggulan daerah.
Lobi Bertingkat di Kementerian Pertanian
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melakukan pendekatan bertingkat mulai dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamen Pertanian Sudaryono, hingga Dirjen Perkebunan.
Hasilnya, Lampung mendapatkan alokasi bantuan bibit yang signifikan dengan rincian 6.350 hektare untuk peremajaan di 7 kabupaten dan 1.100 hektare untuk perluasan di dua kabupaten.
Wamen Pertanian Sudaryono, yang saat itu masih menjabat sebelum dipercaya menjadi Kepala BGN, memberikan apresiasi terhadap kesiapan Lampung.
“Provinsi Lampung menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam pengembangan kakao. Ini patut dicontoh daerah lain,” ujarnya dalam salah satu pertemuan.
Fokus pada Kopi dan Kakao sebagai Komoditas Unggulan
Arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal kepada Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Desti Arisandi, sangat jelas: jadikan kopi dan kakao sebagai program unggulan.
“Saya minta Ibu Kepala Dinas fokus mengelola dua komoditas ini dengan pendekatan agroindustri. Jangan hanya berpikir tentang produksi, tapi juga pengolahan dan pemasaran,” tegasnya.
Desti Arisandi merespons positif arahan tersebut dengan menyusun program terpadu yang mencakup peremajaan, perluasan, pendampingan petani, hingga kemitraan dengan industri pengolahan.
“Kami akan memastikan setiap hektare lahan kakao memberikan manfaat optimal bagi petani dan ekonomi daerah,” jelasnya.
Teori Kolaborasi Multi-pihak
Pengembangan kakao di Lampung mengimplementasikan teori kolaborasi multi-pihak (multi-stakeholder collaboration) dalam pembangunan pertanian.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berhasil membangun sinergi antara pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), pemerintah daerah (Pemprov Lampung dan kabupaten), serta petani sebagai pelaku utama.
Teori ini menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, di mana Gubernur berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan berbagai kepentingan menjadi program yang terintegrasi.
Gubernur optimis program ini akan membawa perubahan besar bagi ekonomi Lampung.
“Ini bukan sekadar penanaman pohon, tapi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya. (*)
————————————————————
* Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan.
