Mahendra Utama memberikan saran konstruktif dengan merujuk kepada cara yang telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan.
Baca juga : Arinal Djunaidi: UMKM Lampung Perlu Dukungan Perbankan
“Salah satu elemen penting dari pendekatan ini adalah kerja sama yang kuat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menagih pajak kendaraan,” jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan langkah-langkah yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dan menegakkan kewajiban pajak dengan efektif.
Salah satu aspek yang paling mencolok dari pendekatan ini adalah keterlibatan KPK dalam proses penagihan.
“KPK membantu memastikan bahwa penagihan pajak berjalan transparan, bebas dari praktik korupsi, dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkap Mahendra Utama.
Langkah ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan benar untuk pembangunan dan layanan publik.
“Ini menciptakan keterbukaan dan kepercayaan yang sangat penting dalam hubungan antara pemerintah dan warganya,” kata dia.
Mahendra Utama juga menyarankan agar Pemprov Lampung dapat menjalankan pendekatan serupa dalam menegakkan pajak kendaraan.
Dalam hal ini, Pemprov Lampung dapat menjalin kerja sama dengan KPK untuk memastikan bahwa penagihan pajak berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum.
Atau alternatif lain, kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan Polri juga merupakan langkah yang bijaksana.
“Tak lain untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam hal pajak kendaraan berjalan dengan baik
“Ini akan membantu menghindari potensi masalah hukum dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas Mahendra Utama.
Dengan mengambil contoh dari Pemprov DKI Jakarta dalam penagihan pajak kendaraan, Pemprov Lampung dapat memastikan bahwa upaya mereka mencapai hasil yang optimal.
Baik dalam hal peningkatan penerimaan pajak maupun dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Dampak Hukum
