Lappung – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Lampung mencatatkan realisasi pendapatan signifikan sebesar Rp183 miliar hingga Oktober 2025.
Kesuksesan itu bahkan membuat program yang diminati masyarakat tersebut diperpanjang hingga 6 Desember 2025.
Baca juga : Bandarlampung Tembus 1 Juta Kendaraan, Juarai Wilayah Terpadat di Lampung
Capaian Lampung ini menyusul keberhasilan daerah lain.
Sebagai perbandingan, program serupa di Jawa Barat yang telah berakhir pada September 2025 lalu, berhasil mengantongi pendapatan hingga Rp814,72 miliar.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai capaian di Lampung tersebut merupakan hasil dari respons cepat pemerintah terhadap kondisi di lapangan.
“Keberhasilan ini tidak kebetulan. Ada peran Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang turun langsung memantau dan rutin melakukan evaluasi bersama Bapenda,” ujar Mahendra Utama, Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurut Mahendra, keputusan memperpanjang program adalah langkah taktis yang diambil berdasarkan data, yakni animo warga yang sangat tinggi.
“Ini membuktikan bahwa Pemprov tanggap terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Agar momentum positif ini terus bergulir, Mahendra Utama memberikan 2 catatan penting yang perlu diperkuat oleh Pemprov Lampung.
Pertama, adalah menjaga kekompakan tim yang sudah solid.
“Kerjasama yang sudah berjalan baik dengan pemkab/pemkot, PT Pos Indonesia, bahkan sampai level kecamatan harus dipertahankan.
“Ini penting sekali untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil,” jelas Mahendra.
Kedua, lanjutnya, adalah memaksimalkan adopsi teknologi untuk sosialisasi dan pembayaran.
Baca juga : Ribuan Kendaraan Perusahaan di Lampung Nunggak Pajak, PT GGP dan MBM Jadi Juara
Menurutnya, kemudahan akses adalah kunci kepatuhan pajak di era digital.
“Sosialisasi pembayaran lewat platform digital seperti SIGNAL, E-SAMDES, dan E-SALAM perlu terus digenjot.
“Semakin mudah aksesnya, semakin banyak orang yang terjangkau,” paparnya.
Mahendra juga turut mengapresiasi kinerja dinas terkait di Lampung yang dinilainya sudah menunjukkan performa baik.
Angka penerimaan Rp183 miliar, menurutnya, adalah bukti nyata kinerja di lapangan.
“Jujur saja, dinas terkait sudah menunjukkan performa bagus dengan bukti nyata di angka penerimaan.
“Daripada sibuk ganti-ganti orang, lebih baik dukung terus tim yang ada dengan fasilitas dan target yang realistis,” katanya.
Ia menyimpulkan, kombinasi antara pemimpin yang hands on dan tim yang solid telah menjadikan program pemutihan pajak ini sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Masyarakat terbantu, kas daerah pun bertambah untuk pembangunan. Ini solusi win-win,” pungkasnya.
Baca juga : Perhatian Seller! Saldo Penjualan Anda Akan Dipotong Langsung untuk Pajak
