Lappung – Potensi hutan seluas 117 ribu hektare di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tak ingin dibiarkan sekadar menjadi kawasan hijau pasif.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kini membidik transformasi ekonomi dengan meniru skema Integrated Area Development (IAD) yang sukses diterapkan di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Baca juga : Maman Permana Pimpin IKA SKMA Lampung, Fokus Perkuat Kontribusi Kehutanan
Target utamanya, mendongkrak nilai tambah hasil hutan tanpa harus menebang pohon.
Keseriusan itui terlihat saat rombongan Pemkab Garut yang dipimpin Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM, melakukan studi tiru di Pesawaran pada 23–26 Desember 2025.
Mereka membedah dapur perencanaan Bappeda Pesawaran hingga turun langsung ke Kelompok Tani Hutan (KTH) Agroforestri Lestari untuk melihat praktik di lapangan.
Kepala Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut, Ridwan Effendi, menegaskan bahwa hampir 38 persen wilayah Garut adalah hutan.
Jika dikelola dengan cara lama, nilai ekonominya minim. Karena itu, konsep hilirisasi yang diterapkan Pesawaran dinilai sebagai solusi paling relevan.
“Fokus kami adalah hilirisasi industri. Kami ingin nilai tambah komoditas dari kawasan IAD meningkat sehingga berdaya saing.
“Pesawaran memberi bukti bahwa ekosistem ekonomi hutan bisa dibangun tanpa merusak alam,” ujar Ridwan, Rabu, 24 Desember 2025.
Hal yang membuat Garut kepincut adalah strategi jemput bola yang diterapkan Pesawaran.
Berbeda dengan daerah lain yang seringkali menanam dulu baru bingung mencari pembeli, Pesawaran membangun kepastian pasar (offtaker) sejak dalam perencanaan.
Ridwan menilai, integrasi antara pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan dukungan pasar yang dilakukan Pesawaran sangat solid.
Baca juga : Bukan Korporasi, Gubernur Lampung Tuding Masyarakat Penyebab Hutan Rusak
“Kami melihat pola kolaborasi di sini sangat kuat. Hutan terjaga, ekonomi tumbuh, dan masyarakat sejahtera. Ini model yang akan kami bawa pulang untuk dikembangkan di Garut,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Garut memboyong tim lengkap lintas sektor, mulai dari perencana pembangunan, dinas kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, hingga akademisi.
Tujuannya agar penerapan IAD di Garut nantinya tidak berjalan secara sektoral atau terkotak-kotak.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran, Iskandar, mengungkapkan bahwa nyawa dari keberhasilan IAD terletak pada kolaborasi pentahelix.
Pemerintah, petani hutan, akademisi, pengusaha, dan media bergerak dalam satu irama.
Selain itu, aspek yang sering menjadi kendala petani, yakni permodalan, sudah diatasi lewat dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“IAD mustahil jalan kalau dikerjakan sendirian. Di Pesawaran, kami pastikan akses pembiayaan terbuka, termasuk fasilitasi kredit dari Bank Lampung yang didukung OJK.
“Ini membuat petani percaya diri untuk mengembangkan produk turunan,” tandas Iskandar.
Baca juga : Tak Lagi Manual, Polhut Lampung Andalkan Data Real Time Jaga Hutan
