LAPPUNG – Di tengah krisis hunian yang kian menggila, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru kembali membuat keputusan kontroversial yang menunjukkan keberpihakan ambigu — bahkan terkesan abai — terhadap kebutuhan dasar rakyat kecil.
Berdasarkan dokumen resmi realokasi anggaran Tahun Anggaran 2025, Political and Public Policy Studies (P3S) menemukan fakta mencengangkan: anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) malah dipangkas drastis sebesar Rp 192,76 miliar, sementara anggaran untuk dukungan manajemen justru dinaikkan Rp 15,11 miliar.
“Ini adalah bukti nyata bahwa Kementerian PKP lebih memilih memanjakan kenyamanan birokrasi ketimbang memenuhi hak dasar warga berpenghasilan rendah yang menggantungkan harapan pada hunian vertikal yang layak dan terjangkau,” tegas Direktur P3S Jerry Massie, dalam rilisnya, Rabu 30 Juli 2025.
Lebih ironis lagi, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pemotongan anggaran rusun sebagai bagian dari ‘efisiensi’. Namun, tambahan anggaran manajemen justru digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan CPNS, komunikasi publik, dan operasional internal — kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak rakyat.
“Ini bentuk pengabaian terang-terangan terhadap krisis hunian yang makin parah, khususnya di wilayah perkotaan dan padat penduduk. Seolah-olah rakyat miskin bisa disuruh bersabar sambil kementerian sibuk mengatur pelatihan dan publikasi,” kritik Jerry, yang juga peneliti dari American Global University (AGU).
P3S memang mengapresiasi penambahan anggaran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebesar Rp 177,65 miliar — menaikkan target pembangunan dari 38.504 menjadi 45.073 unit. Namun, program ini dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat miskin perkotaan yang tidak punya tanah sama sekali.
“BSPS lebih cocok untuk mereka yang sudah punya lahan. Tapi bagi masyarakat urban yang hidup di gang-gang sempit tanpa akses tanah, rusun adalah satu-satunya harapan — dan justru itu yang dipotong. Ini jelas keliru arah kebijakannya,” tegasnya.
Catatan Kritis P3S:
Lebih dari 7 juta keluarga Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni, mayoritas di kawasan perkotaan.
Kawasan kumuh terus meluas, sementara anggaran penanganannya stagnan di angka Rp133,6 miliar — tanpa kenaikan sepeser pun.
Pendekatan anggaran yang tidak memihak pada hunian vertikal berpotensi memperparah backlog perumahan nasional yang sudah kronis.
Desakan P3S kepada Pemerintah:
Presiden Prabowo diminta turun tangan langsung untuk mengembalikan bahkan meningkatkan anggaran rusun sesuai urgensinya.
Audit publik menyeluruh terhadap penggunaan dana dukungan manajemen yang justru naik di tengah pemangkasan anggaran pembangunan.
Revisi total skema BSPS agar inklusif terhadap masyarakat miskin kota yang tidak punya lahan dan sangat bergantung pada solusi vertikal.
“Sudah saatnya Kementerian PKP menghentikan budaya rapat-rapat dan pelatihan internal sambil membiarkan jutaan keluarga Indonesia tidur di rumah tak layak huni. Ini bukan sekadar ironi — ini sebuah pengkhianatan terhadap amanat keadilan sosial!” pungkas Jerry Massie.
