Lappung – Di tengah tekanan kenaikan harga sejumlah komoditas pokok secara nasional, Provinsi Lampung justru berhasil menunjukkan tren sebaliknya.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Lampung sukses menempati peringkat keempat nasional sebagai provinsi dengan inflasi year-on-year (yoy) terendah per 1 Oktober 2025.
Baca juga : Harga Pangan Meroket, Inflasi Lampung Naik Jadi 1,17 Persen
Capaian impresif ini menempatkan angka inflasi Lampung di level 1,17 persen, jauh di bawah rentang target nasional yang ditetapkan antara 1,5 hingga 3,5 persen.
Keberhasilan itu menjadi sinyal kuat efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah.
Informasi ini diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Senin, 13 Oktober 2025.
“Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya.
Kunci keberhasilan Lampung dalam menekan laju inflasi ternyata berbeda dari kondisi nasional.
Jika secara nasional komoditas seperti emas perhiasan, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi, Lampung justru mencatatkan penurunan harga pada beberapa komoditas krusial.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa pada minggu kedua Oktober 2025, Lampung termasuk dalam 21 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Penurunan IPH di Lampung sebesar -0,04% terutama disumbang oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan tepung terigu,” jelas Amalia.
“Ini menunjukkan pasokan dan distribusi di daerah tersebut berjalan lancar,” tambahnya.
Kondisi ini berkebalikan dengan data nasional, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga justru lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan.
Secara nasional, Mendagri menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai sebagai pemicu inflasi, seperti cabai merah dan daging ayam ras.
“Daging ayam ras boleh naik untuk melindungi peternak, tapi jangan sampai terjadi kenaikan yang tidak terkendali,” tegas Tito Karnavian
Baca juga : Inflasi Lampung Tembus 2,27 Persen, Warga Mesuji Paling Terdampak
Selain inflasi, rapat koordinasi tersebut juga membahas isu penting lainnya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk rumah potong hewan (RPH).
Hal ini bertujuan untuk menjamin higienitas dan keamanan produk pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat.
Mendagri telah mengeluarkan surat edaran yang meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membina sanitasi RPH dan mengoptimalkan anggaran daerah untuk mendukung program ini.
Di sektor perumahan, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, mengevaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Ia merekomendasikan pemda untuk mengimplementasikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta mengalokasikan anggaran untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD maupun APBDes.
Baca juga : Inflasi Lampung April 2025 Capai 2,80 Persen, Lampung Timur Tertinggi
Lappung Media Network