Lappung – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap berusia 1 tahun.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memberikan catatan kritis terhadap perjalanan awal pemerintahan ini dalam meletakkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Dampak Diplomasi Internasional Prabowo Subianto Bagi Indonesia
Menurut Mahendra, meski sejumlah program prioritas dalam visi Astacita mulai bergulir, pemerintah terlihat masih dalam fase trial and error dalam menerapkan beberapa kebijakan strategis.
“1 tahun ini kita melihat pemerintah datang dengan peta jalan Astacita, 8 misi besar yang ambisius.
“Ini adalah panduan mereka yang isinya dari ketahanan pangan, energi, air, sampai reformasi birokrasi,” ujar Mahendra Utama, Senin, 20 Oktober 2025.
Mahendra menyoroti beberapa program prioritas yang telah menunjukkan progres.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ia mencatat lebih dari 11.000 dapur telah didirikan untuk mendukung program tersebut.
Selain itu, program pembangunan 350 ribu rumah subsidi juga telah dimulai.
Di sisi lain, Mahendra mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam isu lingkungan.
Ia mencontohkan pencabutan izin empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti keseriusan menyeimbangkan investasi dan kelestarian alam.
“Itu bukan hal mudah, apalagi menyangkut investasi besar.
“Tapi pemerintah tampaknya sadar, ada kalanya ekonomi harus mengalah demi kelestarian alam, terutama di wilayah sekaya Raja Ampat,” jelasnya.
Baca juga : Pertanian Jawara Ekonomi di Era Prabowo
Namun, Mahendra juga menggarisbawahi bahwa tahun pertama ini tidak berjalan mulus.
Ia mencatat setidaknya 2 kebijakan yang menuai kontroversi dan menunjukkan fase trial and error pemerintah.
Pertama, wacana pengecilan ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi yang menuai kritik publik.
“Untungnya, pemerintah cukup responsif dan meninjau ulang keputusan itu setelah banyak kritik masuk,” kata Mahendra.
Kedua, kebijakan larangan penjualan eceran gas 3 kg yang akhirnya ditarik kembali setelah menuai protes keras dari masyarakat kecil.
“Ini menunjukkan satu hal, pemerintah masih dalam fase trial and error, mencoba menyesuaikan kebijakan dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Mahendra juga mengomentari pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang mengakui adanya capaian positif sekaligus masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Menurutnya, sikap jujur dan transparan seperti itu justru penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Lebih baik mengakui kekurangan daripada berpura-pura semua sempurna,” tuturnya.
Menatap ke depan, Mahendra mengingatkan bahwa tantangan akan semakin berat.
Fokus pemerintah, katanya, harus pada bagaimana memastikan semua program berdampak jangka panjang, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, dan membangun kepercayaan publik.
“1 tahun memang baru permulaan. Tapi disinilah pentingnya meletakkan fondasi yang kuat.
“Karena Indonesia Emas 2045 bukan sekadar jargon, tapi tanggung jawab generasi hari ini untuk masa depan,” pungkasnya.
Baca juga : Indonesia 2025: Pertumbuhan dan Pemerataan di Bawah Prabowo
Lappung Media Network