Lappung – Perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan mencapai 5,12 persen pada triwulan II-2025.
Meski demikian, sejumlah tantangan besar seperti ketimpangan pembangunan, gejolak ekonomi global, dan pelemahan nilai tukar rupiah masih membayangi.
Baca juga : Indonesia di Era Prabowo: Menuju Motor Utama ASEAN
Pemerhati pembangunan sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai bahwa pemerintah saat ini dihadapkan pada tugas ganda yang krusial.
Yakni, menjaga laju pertumbuhan di atas 5 persen sekaligus memastikan kue pembangunan terdistribusi secara merata hingga ke luar Jawa.
“Angka pertumbuhan 5,12 persen ini adalah modal yang baik, namun pertanyaan besarnya adalah mampukah pemerintah menerjemahkan pertumbuhan ini menjadi kesejahteraan yang merata.
“Terutama di tengah tekanan kurs rupiah dan tantangan infrastruktur antar daerah,” ujar Mahendra, Selasa, 16 September 2025.
Target Pertumbuhan dan Stimulus Ekonomi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2025, didukung oleh paket stimulus fiskal senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pada Juni lalu.
Konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak utama.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum ini.
“Pemerintah menciptakan ekosistem untuk memacu pertumbuhan melalui konsumsi pemerintah, rumah tangga, dan investasi,” kata Prasetyo.
Namun, Mahendra mengingatkan bahwa tantangan asumsi makro, dengan nilai tukar rupiah di rentang Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS dan target inflasi 2,5 persen ± 1 persen, memerlukan kebijakan yang sangat hati-hati.
Fokus ke Indonesia Timur
Sejalan dengan agenda pemerataan, fokus pembangunan kini digeser secara masif ke wilayah timur Indonesia.
Baca juga : Gerak Cepat Prabowo Subianto dan Jalan Lapang Reformasi 2025
Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi bukti nyata, di antaranya pembangunan pusat perbelanjaan modern dan kilang Pertamina di Sorong, serta kantor pemerintahan di Papua Selatan.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan juga terus dikebut sebagai simbol transformasi bangsa dan pembuka akses logistik baru.
Langkah itu didukung oleh BUMN, seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang mengalokasikan 20 persen dari portofolio proyeknya untuk Papua.
“WSBP berkomitmen menjadi bagian dari pemerataan pembangunan nasional.
“Setiap fondasi yang kami pasang adalah bagian dari masa depan Indonesia yang lebih merata,” ungkap Direktur Operasi WSBP, Itung Prasaja.
Analisis Kekuatan dan Kelemahan
Menurut Mahendra Utama, kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo memiliki beberapa kekuatan signifikan.
Pertama, stimulus fiskal yang dinilai tepat sasaran, mencakup program magang, bantuan pangan, dan padat karya tunai.
Kedua, diversifikasi pembangunan ke wilayah timur yang secara konkret mengurangi ketimpangan.
Ketiga, kepemimpinan strategis Indonesia dalam isu keuangan berkelanjutan di tingkat ASEAN.
“Namun, ada 3 kelemahan yang harus diwaspadai,” tegasnya.
- Ketergantungan ekonomi pada konsumsi domestik membuatnya rentan terhadap inflasi dan pelemahan rupiah.
- Pogram jangka panjang seperti Indonesia Emas 2045 membutuhkan konsistensi politik yang kuat lintas pemerintahan.
- Risiko eksternal dari perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan AS-China tidak bisa diabaikan.
Mahendra menyimpulkan bahwa peluang Indonesia untuk terus tumbuh di atas 5 persen sangat terbuka.
“Modalnya sudah ada, stimulus fiskal, fokus pemerataan, dan peran kuat di ASEAN.
“Kuncinya sekarang adalah bagaimana pemerintah menjaga konsistensi kebijakan jangka panjang dan mengelola tantangan makroekonomi dengan cermat untuk mewujudkan fondasi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Baca juga : Menuju Usia 74 Tahun: Prabowo Subianto, Dari Keprajuritan hingga Diplomasi Global
Lappung Media Network