Lappung – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat untuk meredam gejolak sosial dan politik yang memanas pasca serangkaian demonstrasi sepanjang Agustus 2025.
Melalui manuver politik strategis, termasuk pencabutan tunjangan anggota DPR dan konsolidasi dengan kekuatan masyarakat sipil, situasi yang sempat tegang kini berangsur kondusif.
Baca juga : NasDem Menunjukkan Jalan, Partai Lain Harus Menyusul
Langkah paling monumental adalah kesepakatan seluruh partai politik untuk menghapus tunjangan bagi anggota DPR RI.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dan disebut sebagai respons atas keresahan publik yang meluas.
“Semua partai sepakat untuk mencabut tunjangan anggota DPR,” ujar Presiden Prabowo, seperti dikutip Tempo, Minggu, 31 Agustus 2025.
Menurut Pemerhati politik dan eksponen 1998, Mahendra Utama, langkah tersebut memiliki dampak psikologis yang luar biasa bagi publik.
“Secara ekonomi, ini mungkin tidak langsung menyelamatkan APBN. Namun, efeknya sangat besar untuk memulihkan kepercayaan.
“Rakyat melihat ada itikad elite politik untuk ikut berkorban dan berbagi kesulitan,” jelas Mahendra.
Baca juga : Tak Ada Lawan, Jalan Hanan A Rozak Pimpin Golkar Lampung Lancar
Sidang Kabinet Darurat dan Konsolidasi Nasional
Menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis, Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet mendadak pada Minggu siang, 31 Agustus, sebuah agenda di luar rutinitas kenegaraan.
Dalam laporan CNN Indonesia, Presiden memerintahkan seluruh jajaran menteri untuk bergerak cepat dan terukur, dengan prioritas utama pada stabilisasi ekonomi dan keamanan nasional.
Langkah cepat pemerintah ini mendapat dukungan krusial dari 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Setelah bertemu langsung dengan Presiden, kedua pimpinan ormas tersebut mengeluarkan pernyataan bersama.
“Kami akan terus bersama pemerintah untuk memastikan bangsa ini kembali stabil dan sejahtera,” demikian sikap resmi PBNU dan Muhammadiyah yang dilansir Kompas.
Mahendra Utama menilai dukungan moral ini menjadi pilar penyeimbang yang sangat vital.
“Kehadiran NU dan Muhammadiyah di sisi pemerintah memberikan legitimasi moral dan spiritual.
“Ini menenangkan masyarakat di akar rumput dan mengirim sinyal positif ke pasar bahwa stabilitas sosial akan segera pulih,” terangnya.
Baca juga : Jakarta, Episentrum Demonstrasi dan Getaran Republik
Gema Reformasi 1998 dan Jalan Lapang Pembaruan
Serangkaian peristiwa ini, menurut Mahendra, mengingatkan pada semangat Reformasi 1998, di mana rakyat menuntut elite politik untuk lebih merakyat, transparan, dan sederhana.
“Sejarah seakan berulang dengan konteks yang berbeda.
“Apa yang kita saksikan adalah potensi lahirnya Reformasi 2025, sebuah momentum pembaruan yang didasari oleh respons cepat pemimpin, kerelaan elite politik, dan dukungan penuh kekuatan sipil,” paparnya.
Mahendra menambahkan, jalan lapang menuju pembaruan kini mulai terbuka.
Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab untuk menjaga momentum ini tidak hanya berada di pundak pemerintah.
“Mahasiswa sebagai motor moral, TNI-Polri sebagai penjaga stabilitas, dan seluruh elemen masyarakat sipil harus bergerak dalam satu irama.
“Reformasi 2025 hanya akan berhasil jika tujuannya adalah keadilan, penguatan demokrasi, dan kesejahteraan untuk semua,” pungkasnya.
Baca juga : Lampung Darurat Pengangguran, Gubernur Mirza Ajak Parpol Bergerak
Lappung Media Network