Lappung – Rencana besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya terus dimatangkan.
Proyek strategis ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh secara drastis dari yang semula 9 hingga 12 jam, menjadi hanya 3,5 jam.
Baca juga : Swasembada sebagai Syarat Mutlak Kedaulatan: Membaca Arah Kompas Prabowo Subianto
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai langkah tersebut bukan sekadar ambisi infrastruktur semata, melainkan instrumen vital untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Menurutnya, percepatan mobilitas akan mengubah peta ekonomi di Pulau Jawa secara signifikan.
“Dulu, perjalanan Jakarta-Surabaya dengan kereta konvensional memakan waktu seharian.
“Dengan kereta cepat yang ditargetkan beroperasi 200-250 km/jam, waktu tempuh dipangkas menjadi 3,5 jam.
“Ini adalah terobosan efisiensi yang luar biasa,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Senin, 12 Januari 2026.
Mobilitas dan Dampak Ekonomi
Mahendra menjelaskan, perbandingan waktu tempuh yang sangat jomplang antara kereta konvensional dan kereta cepat akan menciptakan budaya baru.
Sebagai gambaran, kereta kelas eksekutif seperti Argo Sembrani saat ini membutuhkan waktu sekitar 8,5 hingga 11 jam.
Sementara kereta ekonomi bisa memakan waktu lebih lama.
“Bayangkan dampaknya bagi pelaku usaha kecil di Surabaya.
“Mereka bisa ke Jakarta untuk urusan bisnis di pagi hari dan kembali makan malam bersama keluarga di Surabaya pada hari yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai keadilan mobilitas,” tegas Mahendra.
Lebih jauh, rencana perpanjangan jalur hingga ke Banyuwangi dinilai akan memacu pertumbuhan pusat-pusat industri, perdagangan, dan pariwisata di daerah yang dilintasi, tidak hanya terpusat di kota besar.
Belajar dari Whoosh
Meski optimis, Mahendra mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam aspek perencanaan dan pembiayaan.
Baca juga : Diplomasi “Seribu Kawan”: Menakar Langkah Catur Global Presiden Prabowo
Ia menyoroti pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang sempat mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) hingga membebani APBN.
“Kita harus belajar dari masa lalu. Jangan sampai masalah pembengkakan biaya dan beban operasional terulang.
“Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perlu memastikan skema pembiayaan yang lebih sehat dan kompetitif, agar tidak membebani keuangan negara di masa depan,” paparnya.
Mahendra juga menyinggung pentingnya fleksibilitas dalam kontrak dan tata kelola yang transparan, mengingat proyek infrastruktur raksasa kerap memiliki risiko yang sulit diprediksi secara akurat.
Konektivitas Nusantara
Mahendra mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa kereta api adalah sarana transportasi rakyat.
Terlebih, visi konektivitas ini tidak hanya berhenti di Jawa.
Pengembangan jaringan kereta api juga direncanakan menyasar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Infrastruktur transportasi ini adalah upaya menyatukan nusantara.
“Kereta cepat Jakarta-Surabaya-Banyuwangi harus menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap akses ekonomi rakyat, bukan sekadar monumen fisik,” pungkas Mahendra.
Diketahui saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan mendalam untuk memastikan operasional yang efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Baca juga : Diplomasi Tanpa Blok: Mengapa Prabowo Subianto Disegani Dunia
Lappung Media Network