Dewan pengupahan meliputi perwakilan BPS, Akademisi, Serikat Buruh dan perwakilan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan.
Salah satu yang menjadi dasar dewan pengupahan menentukan UMP tahun 2022 itu, UU 11 tahun 2020 tentang UU Ciptakerja yang juga tuntutan dari aspirasi serikat suruh.
Selain itu, didalam keputusan surat gubernur terkait penetapan UMP ini dimana pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur skala upah, untuk pekerja buruh yang di atas satu tahun masa kerja.
“Jadi ini tidak diberlakukan sama dengan mereka yang bekerja dibawah satu tahun,” tuturnya.
“Harapan kami dalam proses hari ini kedepan yang ditetapkan UMK masing-masing kabupaten/kota ini diatas UMP yang ditetapkan oleh Gubernur,” kata dia.
“Ini akan lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan kabupaten/kota di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
