Lappung – Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) memperketat pengamanan batas kawasan untuk menekan konflik gajah liar dan manusia.
Tidak sekadar patroli, strategi kini bergeser ke pembangunan infrastruktur fisik atau hard barrier di titik-titik rawan pelintasan satwa.
Baca juga : Way Kambas Tutup! Dampak Konflik Gajah vs Manusia Kian Runcing
Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menyatakan pendekatan parsial sudah tidak efektif.
Diperlukan pembatas permanen agar kawanan gajah tetap berada di koridor konservasi dan tidak menerobos lahan warga.
“Kita butuh strategi terpadu. Infrastruktur ini berfungsi vital sebagai barrier alami maupun buatan untuk meminimalisir interaksi negatif di wilayah penyangga,” tegas Zaidi, Senin, 19 Januari 2026.
Proyek Fisik TNWK
Berdasarkan pemetaan lapangan, sejumlah infrastruktur pengaman akan dibangun di lokasi zona merah konflik. Berikut rinciannya:
- Sektor Way Jepara: Pembangunan tanggul dan kanal sepanjang 11 kilometer di perbatasan kecamatan.
- Muara Jaya – Margahayu: Konstruksi pagar pengaman (fencing) membentang sejauh 18 kilometer.
- Lintasan Rawan: Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 21 kilometer di jalur gajah wilayah Utara hingga Selatan.
- Batas Sungai: Penguatan pembatas permanen di alur sungai (Way Pegadungan, Way Seputih, Kuala Penet) dengan total panjang 60 kilometer.
Zaidi mencontohkan efektivitas tanggul sepanjang 12 kilometer di sisi Utara yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Baca juga : Cegah Korban Baru, Ini 3 Solusi Mendesak Muhammadiyah Lamtim Atasi Konflik Gajah TNWK
Konstruksi tersebut terbukti kokoh menghalau gajah, sehingga model serupa perlu direplikasi secara masif.
Selain memperkuat benteng fisik, TNWK memastikan ketersediaan pakan di dalam hutan.
Jika pakan melimpah, motif gajah keluar kawasan bisa diredam.
Tercatat selama periode 2021–2024, pemulihan ekosistem telah dilakukan seluas 1.286,84 hektare.
Program ini mencakup reforestasi tanaman pakan dan rehabilitasi mangrove.
Zaidi menekankan, realisasi proyek infrastruktur ini membutuhkan anggaran besar.
Pihaknya membuka peluang kolaborasi pembiayaan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan infrastruktur yang kuat dan habitat yang pulih, kita optimis konflik gajah bisa ditekan signifikan,” pungkasnya.
Baca juga : Diseruduk Gajah Saat akan Memancing, Warga Lampung Timur Kritis
