Lappung – Perekonomian Kota Bandarlampung dinilai memiliki potensi besar untuk melompat lebih jauh, namun belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kota (Pemkot).
Pemerhati pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti 5 persoalan krusial yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot, mulai dari minimnya akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga birokrasi yang dianggap belum adaptif.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Lampung 2025: Momentum yang Tidak Boleh Dilewatkan
Menurut Mahendra, di balik geliat ekonomi yang tampak di permukaan, seperti padatnya lalu lintas dan pasar rakyat, ada sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera direspons dengan inovasi kebijakan.
“Saya mengapresiasi langkah Pemkot dalam menekan dampak inflasi lewat pasar murah atau bantuan UMKM.
“Namun, untuk melompat lebih jauh, kita butuh lebih dari sekadar program responsif. Kita butuh gebrakan strategis,” ujarnya dalam analisis yang diterima redaksi, Rabu, 9 Juli 2025.
Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung per Mei 2025 menunjukkan inflasi di Bandarlampung pada April 2025 tercatat 2,71 persen secara tahunan (y-on-y), sedikit di atas rata-rata nasional.
Hal ini mengindikasikan adanya tekanan harga yang perlu diwaspadai.
Baca juga : Eksportir sebagai Pilar Ekonomi Lampung dan Peran Strategis Kepemimpinan Muda
Di tengah upaya yang sudah ada, Mahendra menggarisbawahi 5 area strategis yang membutuhkan perhatian serius dari Pemkot Bandarlampung.
1. Absennya Kredit UMKM Berbunga Nol Persen
Persoalan klasik yang menjerat UMKM adalah akses permodalan.
Mahendra menyebutkan, dari lebih dari 60.000 pelaku UMKM aktif di Bandarlampung, sekitar 70 persen di antaranya belum bankable atau tidak memenuhi syarat untuk mendapat kredit perbankan, merujuk data Dinas Koperasi dan UKM tahun 2024.
“Hingga kini belum tersedia skema kredit bergulir tanpa bunga dari Pemkot. Padahal, solusi seperti ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga kecil,” jelasnya.
Ia mencontohkan program “KURDA” (Kredit Usaha Rakyat Daerah) yang sukses diterapkan Pemkot Surakarta sebagai model yang bisa direplikasi.
2. Revitalisasi Pasar Tradisional yang Belum Merata
Pasar tradisional merupakan wajah ekonomi kerakyatan.
Namun, menurut data Dinas Perdagangan tahun 2025, dari 27 pasar tradisional utama di Bandarlampung, baru 6 pasar yang telah direvitalisasi secara menyeluruh hingga awal tahun ini.
“Sebagian besar pasar masih menghadapi masalah klasik: sanitasi buruk, parkir liar, dan manajemen yang tidak transparan.
“Modernisasi pasar adalah kewajiban untuk meningkatkan daya saing dan kenyamanan,” tegas Mahendra.
3. Minimnya Wadah Inkubator Bisnis untuk Anak Muda
Sebagai kota dengan populasi usia produktif yang tinggi, Bandarlampung dinilai belum memiliki pusat inovasi atau inkubator kewirausahaan yang diinisiasi pemerintah.
Padahal, wadah seperti ini terbukti efektif di kota lain seperti “Bale Kreatif” di Banyuwangi atau “Startup Bandung Hub”.
Kondisi ini diperparah dengan tingkat digitalisasi yang masih rendah.
Laporan Diskominfo tahun 2023 menyebut hanya 18 persen UMKM lokal yang aktif memanfaatkan platform digital.
“Tanpa ekosistem kreatif dan digital, kita hanya akan jadi pasar bagi produk luar, bukan produsen,” katanya.
4. Aset Daerah yang ‘Tidur’ dan Belum Produktif
Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK RI tahun 2024, Pemkot Bandarlampung memiliki sejumlah aset tidur, seperti lahan kosong di 7 kecamatan dan beberapa properti eks puskesmas yang tidak difungsikan.
“Aset-aset ini seharusnya bisa dikelola menjadi pusat ekonomi rakyat, seperti sentra kuliner malam, taman usaha, atau koperasi digital.
“Sayangnya, belum ada program serius untuk itu,” sorot Mahendra.
5. Birokrasi Dinilai Lambat Beradaptasi dengan Teknologi
Menurut Mahendra, akar dari belum maksimalnya berbagai program adalah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan birokrasi yang masih terjebak pola kerja administratif dan belum adaptif terhadap teknologi.
Ia membandingkan dengan Kota Semarang dan Surabaya, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) dilatih digital thinking dan evaluasi kinerja berbasis feedback masyarakat.
“Pemkot Bandarlampung juga belum memiliki dashboard transparansi anggaran atau proyek publik secara real-time.
“Padahal, transparansi berbasis teknologi adalah kunci utama meraih kepercayaan publik,” ungkapnya.
Baca juga : Selamatkan BUMD Lampung dari Kubangan Rugi
Mahendra menutup analisisnya dengan optimisme bersyarat.
Ia yakin bahwa niat baik dari Wali Kota Bandar Lampung dan jajarannya perlu didukung oleh keberanian untuk merombak struktur, membuka partisipasi publik, dan merangkul teknologi secara serius.
“Potensi geografis, SDM, dan kekuatan sosial ekonomi kota ini sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk berinovasi demi masa depan ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Catatan Kaki:
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Berita Resmi Statistik Inflasi April 2025. Mei 2025.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Profil UMKM dan Permodalan 2024.
3. Dinas Perdagangan Bandar Lampung. Evaluasi Pasar Tradisional 2025.
4. Diskominfo Kota Bandar Lampung. Laporan Tingkat Digitalisasi UMKM. 2023.
5. BPK RI. Pemantauan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. 2024.
