Lappung – Indra Gunawan sebut Sertifikat Elektronik cegah pemalsuan
Sertifikat tanah digital akan ada versi elektroniknya. Inovasi ini merupakan langkah maju dalam upaya memodernisasi administrasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.
Baca juga : BPN Kota Depok Fetakompli Tol Desari
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan, menjelaskan masyarakat akan memiliki 2 format sertifikat.
Format pertama adalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang dipegang dalam bentuk fisik. Format ini tidak berbeda dengan sertifikat tanah yang selama ini kita kenal.
Kedua, adalah Sertifikat Hak Atas Tanah dalam bentuk dokumen elektronik.
Itu merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola hak atas tanah mereka.
“Dengan adanya sertifikat elektronik, proses administrasi tanah diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan.
“Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot menyimpan dan merawat sertipikat fisik mereka, karena semua data sudah tersimpan secara digital,” jelas Indra Gunawan, Rabu, 6 Desember 2023.
Baca juga : Nina Windialika Jadi Kasubag TU BPN Kota Depok
Selain itu, sertifikat elektronik juga dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan sertifikat.
Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, hak atas tanah dapat dilindungi dengan lebih baik.
BPN Kota Depok, lanjut Indra, akan memberikan pengenalan sertifikat tanah digital secara berkelanjutan sejalan dengan instruksi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
“BPN Kota Depok akan terus menunjukkan komitmen dalam modernisasi administrasi tanah untuk kepentingan publik.
“Dengan 2 format sertifikat elektronik yang akan diberikan kepada masyarakat, diharapkan proses administrasi tanah dapat berjalan lebih efisien dan transparan,” paparnya.
Baca juga : Tingkatkan SDM dan Pelayanan. BPN Kota Depok Hadirkan 2 Motivator
Ketika ditanya apa saja keuntungan dari Sertifikat Tanah Digital, Indra Gunawan menjelaskan ada 3 keuntungan yang didapat yakni efisiensi, transparansi, keamanan.
Meskipun menawarkan banyak keuntungan, implementasi sertifikat tanah digital juga memiliki beberapa tantangan.
Seperti infrastruktur teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Langkah maju dalam modernisasi administrasi tanah di Indonesia cepat atau lambat harus berjalan. Meski masih ada tantangan, yang harus dihadapi.
“Kementerian ATR/BPN akan terus berkomitmen kerja keras, diharapkan sertifikat tanah digital dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan Sertifikat Tanah Elektronik dan menyerahkan 2.550.800 sertifikat tanah secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin, 4 Desember 2023.
Presiden didampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menghargai kecepatan kerja tim Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah di Indonesia.
Saat ini, sudah ada 109 juta bidang tanah yang terdaftar.
Presiden juga menjelaskan bahwa sertifikat yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk menambah modal usaha melalui lembaga keuangan formal.
Namun, ia mengingatkan agar modal usaha yang diperoleh digunakan dengan bijak.
Sementara Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa sejak tahun 2017, pensertifikatan tanah telah menambah nilai ekonomi.
Penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai Rp5.988 triliun.
Dan 96 persen dari nilai tersebut beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan.
Baca juga : Indra Gunawan Gaungkan 7 Layanan Prioritas BPN
