Lappung – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengintegrasikan data lintas dinas melalui program Satu Data Lampung mendapat sorotan tajam dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Menurut Mahendra, langkah ini merupakan sebuah terobosan berani untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Baca juga : Pemutihan Pajak Lampung Sukses Raup Rp183 Miliar, Bagaimana dengan Daerah Lain?
Namun, ia mengingatkan agar inisiatif itu tidak berakhir seperti proyek-proyek digitalisasi pemerintah lainnya yang gagal di tengah jalan.
“Ini bukan sekadar jargon teknologi. Tapi kita sudah terlalu sering melihat proyek digitalisasi pemerintah yang awalnya ambisius, tapi akhirnya mangkrak atau malah jadi beban baru,” ujar Mahendra Utama, Sabtu, 1 November 2025.
Mahendra secara spesifik menunjuk beberapa kegagalan di tingkat nasional sebagai pelajaran penting.
“Ingat kasus e-KTP yang sempat kacau gara-gara sistem tidak terintegrasi. Atau e-budgeting di beberapa daerah yang bukannya efisien, malah membuka celah korupsi.
“Bahkan di pusat, rencana Government Cloud sempat mentok,” tegasnya.
Menurutnya, kegagalan itu umumnya disebabkan ego sektoral kementerian/lembaga yang sulit bekerja sama serta masalah keamanan data yang tidak tuntas.
“Lampung tidak punya ruang untuk mengulangi kesalahan-kesalahan itu,” kata Mahendra.
Agar program Satu Data Lampung benar-benar berjalan efektif dan tidak sekadar seremonial, Mahendra Utama menggarisbawahi 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi secara ketat oleh Pemprov Lampung.
Baca juga : Daerah Incaran Investor Asing di Lampung
Pertama, kepemimpinan yang tegas dari Gubernur.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal harus turun tangan langsung.
“Memastikan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memakai standar data yang sama, tidak boleh ada yang jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Kedua, peningkatan kapasitas aparatur (SDM). Mahendra menekankan bahwa pelatihan SDM tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Banyak kasus digitalisasi gagal karena aparatur atau ASN-nya tidak paham sistemnya. Ini harus jadi prioritas,” imbuhnya.
Ketiga, keamanan data yang serius.
Menurut Mahendra, aspek ini seringkali hanya dianggap formalitas, padahal vital.
“Keamanan data harus serius ditangani. Enkripsi dan proteksi data wajib diperkuat sejak awal, bukan nanti-nanti kalau sudah kejadian,” paparnya.
Mahendra optimis, jika Lampung berhasil menjalankan integrasi data, dampaknya akan sangat signifikan dan bisa menjadi percontohan nasional.
“Kalau berhasil, ini bisa jadi contoh bagaimana data terpadu dipakai untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat, program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, sampai mitigasi bencana yang lebih cepat,” tuturnya.
Ia pun menyimpulkan bahwa transformasi digital adalah sebuah keniscayaan.
“Lampung sudah memulai. Sekarang tinggal bagaimana menjaga supaya inisiatif ini tidak berakhir ramai di awal, lalu menguap begitu saja,” pungkasnya.
Baca juga : Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Pemprov Lampung Satu Suara dengan Pusat Kendalikan Inflasi
