Lappung – Gelombang demonstrasi yang merebak sejak 25 Agustus 2025 hingga akhir bulan mengguncang sejumlah daerah di Indonesia.
Tidak hanya memenuhi jalanan kota besar, massa aksi juga menyasar simbol-simbol negara, mulai dari gedung DPR, DPRD, kantor polisi hingga fasilitas pemerintahan.
Baca juga : Affan Kurniawan, Tulang Punggung Keluarga Asal Lampung, Tewas di Tengah Demo Ricuh
Laporan media menyebut sedikitnya 5 daerah mengalami kerusakan, yakni Jakarta, Bandung, Solo, Bengkulu, dan Tasikmalaya.
Jumlah itu diperkirakan masih bertambah seiring verifikasi di lapangan.
Jakarta Jadi Episentrum
Sebagaimana lazim dalam sejarah politik Indonesia, Jakarta kembali menjadi pusat gejolak.
Kompleks DPR RI dikepung massa, pagar barikade roboh, hingga beberapa kantor Polsek di Jakarta Timur rusak diserang.
“Apa yang terjadi di Senayan langsung bergaung ke seluruh negeri.
“Jakarta tetap menjadi barometer politik, bila ibu kota bergetar, republik ikut bergetar,” kata Mahendra Utama, eksponen 1998, saat dimintai tanggapan, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Menular ke Daerah
Aksi protes kemudian menjalar ke daerah. Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung dan DPRD Solo dilaporkan dibakar massa.
Baca juga : Jakarta, Episentrum Demonstrasi dan Getaran Republik
Di Bengkulu dan Tasikmalaya, kantor pemerintahan juga tak luput dari sasaran amarah.
Situasi ini, menurut Mahendra, mengingatkan pada krisis 1998 ketika simbol negara menjadi pelampiasan kekecewaan publik.
“Ada paradoks dalam demokrasi kita. Masyarakat ingin didengar, tapi pintu representasi justru dijebol. Ini tanda krisis kepercayaan yang serius,” ujarnya.
Dampak Ekonomi
Kerusuhan 5 hari terakhir menimbulkan beban ekonomi cukup besar.
Kamar Dagang Indonesia memperkirakan kerugian akibat kerusakan fasilitas, gangguan distribusi barang, dan lumpuhnya perdagangan di kota besar mencapai Rp6-8 triliun dalam periode 25-30 Agustus.
Di Jakarta, pusat perbelanjaan sekitar Senayan mencatat penurunan omzet hingga 40 persen dalam sepekan.
Di Bandung, pelaku UMKM kehilangan ratusan juta rupiah per hari karena turunnya wisatawan dan terganggunya perdagangan lokal.
Baca juga : 3 Pilar Pangan dan Ekonomi Lampung Selatan
Pasar modal juga merespons. IHSG sempat terkoreksi hampir 2 persen pada 28 Agustus, sebelum kembali stabil lewat intervensi otoritas keuangan.
Nilai tukar rupiah ikut tertekan, meski Bank Indonesia memastikan kondisinya masih dalam batas wajar.
Dampak Sosial
Kerusuhan juga meninggalkan luka sosial. Warga di Solo dan Tasikmalaya sempat mengungsi karena khawatir eskalasi berulang.
Di Bengkulu, pelayanan administrasi DPRD lumpuh 2 hari akibat kerusakan gedung.
Lembaga psikologi Universitas Indonesia bahkan melaporkan lonjakan konsultasi daring terkait kecemasan sosial pasca-kerusuhan.
“Relasi sosial di tingkat komunitas ikut menegang, antara yang mendukung aksi dan yang menolak cara-cara anarkis,” jelas Mahendra.
Respons Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan 2 langkah, mengamankan gedung vital negara dengan pengerahan aparat secara terukur serta membuka dialog dengan DPR dan perwakilan mahasiswa.
“Perbedaan pendapat tidak boleh mengorbankan masa depan bangsa,” tegas Presiden dalam pidatonya dari Istana.
Para gubernur juga bergerak cepat. Gubernur Jawa Barat menurunkan tim fasilitator dialog di Bandung, sedangkan Gubernur Jawa Tengah menggandeng tokoh agama dan komunitas mahasiswa di Solo untuk mendinginkan situasi.
Pemerintah daerah di Bengkulu dan Tasikmalaya membuka kantor sementara agar layanan administrasi publik tetap berjalan.
Forum Gubernur Indonesia pun menggelar rapat daring dan sepakat mengedepankan pendekatan persuasif serta memperkuat koordinasi keamanan.
Proyeksi September
Menurut Mahendra Utama, ada 3 skenario yang bisa terjadi bila eskalasi tak segera dikelola.
Yakni, stabilisasi terbatas jika kanal dialog benar-benar terbuka; gejolak berlanjut jika pendekatan keamanan mendominasi; atau krisis multidimensi bila ekonomi terguncang dan konflik sosial meluas.
“Negara tidak boleh hanya mengandalkan aparat. Demokrasi tanpa kepercayaan hanyalah cangkang kosong. Rekonsiliasi sosial politik harus segera dibangun,” tegasnya.
Gejolak demonstrasi kali ini mengingatkan kembali bahwa demokrasi bukan sekadar pemilu, melainkan juga rasa keadilan dan saluran komunikasi yang hidup.
Respons cepat Presiden Prabowo dan sinergi para gubernur memberi harapan bahwa September 2025 bisa menjadi awal stabilisasi, bukan spiral krisis.
Baca juga : Revitalisasi Bandara Notohadinegoro: Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Jember dan Wilayah Tapal Kuda
