Lappung – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, menjadikan sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan mereka.
Namun, janji politik tersebut dinilai tidak akan terwujud tanpa reformasi total di tubuh dinas-dinas terkait.
Baca juga : Lumbung Pangan Lampung: Strategi Rahmat Mirzani Djausal Tekan Angka Kemiskinan Petani
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Menurutnya, program strategis kepala daerah akan mentah jika birokrasi masih bekerja dengan pola lama.
“Visi Mirza-Jihan sangat jelas menaruh perhatian besar pada pangan dan lingkungan. Tapi muncul pertanyaan krusial, apakah mesin birokrasi di dinas terkait cukup solid mengeksekusi ini?
“Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas tapi gagap di lapangan,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Sabtu, 6 Desember 2025.
Seremoni Panen
Mahendra menegaskan, definisi ketahanan pangan saat ini tidak bisa lagi disederhanakan hanya pada angka tonase gabah saat panen raya.
Ia menilai Dinas Pertanian dan Perkebunan harus berani keluar dari rutinitas administratif tahunan.
“Kalau kerjanya cuma rutinitas tanam-panen yang itu-itu saja, kita akan jalan di tempat.
“Masalah klasik seperti harga anjlok, alih fungsi lahan, dan kesejahteraan petani akan terus jadi batu sandungan,” tegasnya.
Eksponen 98 ini mengingatkan bahwa Lampung menyandang status sebagai penyangga pangan strategis nasional versi Kementerian Pertanian.
Status ini menuntut adanya terobosan nyata, mulai dari inovasi teknologi, perbaikan irigasi, hingga jaminan pasar.
“Modernisasi pertanian bukan lagi pilihan, tapi keharusan.
Baca juga : Pertarungan Ekonomi 3 Raja Lumbung Pangan Lampung: Siapa Paling Unggul dalam PDRB Per Kapita 2024?
“Dinas harus memikirkan keberlanjutan produksi dan rantai distribusi. Petani jangan dibiarkan bertarung sendirian,” tambah Mahendra.
Darurat Lingkungan Hidup
Selain pangan, sektor lingkungan hidup juga menjadi sorotan tajam Mahendra.
Ia menyebut ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekologis di Lampung sudah di depan mata dan memerlukan penanganan serius dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Lingkungan itu bukan cuma soal seremoni menanam pohon.
“PR Dinas Kehutanan sangat berat, mulai dari menjaga hutan dari perambahan liar, masalah sampah yang menumpuk, hingga pencemaran sumber air. Penegakan aturan harus tajam dan tanpa pandang bulu,” ucapnya.
Sosok Troubleshooter
Guna menjawab tantangan tersebut, Mahendra Utama menyarankan agar posisi strategis kepala dinas diisi oleh figur yang kompeten dan memiliki visi jauh ke depan.
Ia menyebut Lampung membutuhkan sosok troubleshooter, bukan sekadar birokrat yang duduk nyaman di belakang meja.
Untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan, Mahendra menyarankan sosok yang akrab dengan smart farming dan teknologi pascapanen.
“Bukan zamannya lagi petani hanya menanam untuk makan sendiri.
“Kepala dinas harus mampu mendorong petani masuk ke ranah agribisnis berorientasi ekspor dan punya jejaring kuat dengan sektor swasta maupun BUMN,” jelasnya.
Sementara untuk sektor lingkungan, dibutuhkan sosok dengan rekam jejak konservasi yang teruji dan kemampuan mitigasi bencana ekologis.
“Intinya, kita butuh eksekutor yang berintegritas dan mampu memecah kebuntuan.
“Tanpa orang yang tepat (the right man in the right place), janji ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hanya akan menjadi retorika kampanye semata,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Lampung Menuju Swasembada Pangan 2025: Tantangan dan Harapan di Musim Tanam
