Lappung – Provinsi Lampung kini tengah memacu target menuju swasembada pangan pada 2025.
Namun, di balik optimisme angka produksi, Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, mengingatkan bahwa sektor pertanian di Bumi Ruwa Jurai sedang berada di persimpangan jalan yang krusial.
Baca juga : Ancaman Krisis Pangan di Depan Mata, Pemprov Lampung Serukan Jaga Air
Mahendra menilai, periode tanam Oktober–November 2025 menjadi momen penentuan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya terpaku pada target angka, melainkan harus segera membereskan masalah struktural yang terus menggerogoti kesejahteraan petani.
“Sektor pertanian kita dihadapkan pada dua sisi mata uang. Satu sisi ada target ambisius swasembada, tapi di sisi lain ada masalah klasik yang tak kunjung tuntas.
“Ini momen krusial, jangan sampai kita lengah,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Jumat, 21 November 2025.
Target Tinggi vs Realita Lapangan
Pemerintah Provinsi Lampung diketahui menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) hingga 3,5 juta ton tahun ini.
Meski rapat koordinasi rutin digelar untuk memastikan kesiapan benih dan lahan, Mahendra mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung di tingkat tapak.
Ia juga menyoroti tren peralihan komoditas yang dilakukan petani, dari singkong ke jagung.
Fenomena tersebut didorong oleh permintaan industri pakan ternak yang tinggi, dengan proyeksi suplai jagung Lampung bisa menembus 3 juta ton per tahun.
“Angka 3 juta ton jagung itu fantastis kalau terealisasi. Alasannya rasional, petani mengejar keuntungan.
“Tapi pertanyaannya, apakah dukungan di lapangan sudah memadai untuk menopang ambisi besar ini,” tanyanya.
Ancaman Alih Fungsi Lahan
Sorotan tajam diarahkan Mahendra pada penyusutan lahan pertanian.
Berdasarkan data yang ia himpun, dalam 5 tahun terakhir, sekitar 24 ribu hektare lahan sawah di Lampung telah beralih fungsi.
“Ini ancaman nyata. Bagaimana kita mau bicara swasembada kalau pabriknya alias lahan produktifnya terus berkurang?
“Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus ditegakkan, jangan sampai hanya jadi wacana di atas kertas,” tegas Mahendra.
Selain lahan, stabilitas harga juga menjadi pekerjaan rumah besar.
Baca juga : Harga Pangan Meroket, Inflasi Lampung Naik Jadi 1,17 Persen
Mahendra mencontohkan nasib petani hortikultura yang kerap merugi akibat harga tomat dan terong anjlok saat panen raya.
Masalah diperparah dengan distribusi pupuk subsidi yang dinilainya masih abu-abu dan minim pengawasan.
Statistik vs Kesejahteraan Riil
Terkait Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat naik menjadi 127,72 per Oktober 2025, Mahendra meminta pemerintah tidak cepat puas.
Menurutnya, angka statistik makro tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil di pedesaan.
“Di atas kertas angkanya bagus. Tapi coba cek langsung ke desa, apakah petani merasakan peningkatan kesejahteraan itu?
“Jangan sampai angka ini bias dan menutupi jeritan petani soal biaya produksi yang tinggi,” cetusnya.
Menutup keterangannya, Mahendra menyinggung soal wacana hilirisasi komoditas, seperti kakao, yang gencar didengungkan.
Ia mendukung penuh ide pengolahan produk untuk nilai tambah, asalkan dibarengi dengan dukungan teknologi, pelatihan, dan jaminan pasar.
“Lampung punya potensi luar biasa. Tapi potensi tanpa perlindungan kebijakan yang kuat hanya akan jadi mimpi.
“Kita butuh komitmen serius melindungi lahan dan menstabilkan harga, bukan sekadar jargon kampanye,” pungkas Mahendra.
Baca juga : Kementan Kucurkan Rp180 Miliar, Lampung Jadi Target Utama Hilirisasi Pangan
