Lappung – Potensi ekonomi dari komoditas kelapa di Lampung yang mencapai miliaran rupiah dinilai masih menguap sia-sia akibat minimnya hilirisasi.
Selama ini, sebagian besar hasil perkebunan kelapa di Bumi Ruwa Jurai hanya dijual dalam bentuk bahan mentah seperti buah segar dan kopra, sehingga kehilangan nilai tambah yang signifikan.
Baca juga : Menyambut Langkah Agresif Jawa Timur: Saatnya Lampung Bangkit Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota mengambil langkah strategis untuk mendorong kelapa naik kelas dari komoditas tradisional menjadi produk industri bernilai tinggi.
“Lampung ini salah satu penghasil kelapa terbesar di Sumatera, tapi sayangnya kita masih terjebak menjual bahan mentah.
“Padahal di balik sabut, air, dan tempurungnya ada peluang industri besar yang bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Mahendra Utama, Jumat, 12 September 2025.
Menurutnya, permintaan pasar global untuk produk turunan kelapa seperti Virgin Coconut Oil (VCO), gula kelapa, hingga serat sabut terus meningkat.
Negara-negara seperti Filipina dan Thailand telah berhasil menjadikan produk olahan kelapa sebagai salah satu mesin devisa utama mereka.
“Kita lihat Filipina dan Thailand, mereka sudah jauh di depan. Air kelapa dari Thailand mendunia, serat kelapa Filipina dipakai industri otomotif.
“Lampung punya potensi yang sama, tapi kita belum bergerak serius,” tegasnya.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas areal perkebunan kelapa di Lampung mencapai ratusan ribu hektare dengan produksi yang melimpah setiap tahunnya.
Namun, modal besar ini belum diimbangi dengan tumbuhnya industri pengolahan yang modern.
Baca juga : Dongkrak Produktivitas, Petani Sawit Mesuji Diguyur Bantuan Rp60 Juta per Hektare
Mahendra memaparkan, jika Lampung hanya fokus menjual kopra, maka keuntungan terbesar justru dinikmati oleh industri di luar daerah atau luar negeri yang mengolahnya menjadi produk jadi.
Untuk itu, ia mendorong beberapa langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah daerah, antara lain:
Membangun Kawasan Industri Kelapa: Menciptakan zona khusus yang didukung infrastruktur untuk memudahkan investor mendirikan pabrik pengolahan.
Memberi Insentif Investor: Menawarkan kemudahan perizinan dan insentif fiskal bagi perusahaan yang mau berinvestasi di sektor hilirisasi kelapa.
Memperkuat Koperasi Petani: Mendorong petani untuk tidak hanya menjual buah, tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan awal untuk meningkatkan posisi tawar.
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi: Menggandeng akademisi untuk melakukan riset dan inovasi produk turunan kelapa yang sesuai dengan permintaan pasar.
“Ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan mendesak. Pemprov dan bupati harus punya keberanian politik dan konsistensi kebijakan.
“Lampung sudah punya tanah yang subur, petani yang terampil, dan lokasi strategis. Tinggal kemauan untuk mengeksekusinya,” pungkas Mahendra.
Dengan hilirisasi yang terstruktur, ia optimis kelapa dapat menjadi salah satu pilar baru perekonomian Lampung, berdampingan dengan komoditas unggulan lainnya.
