Lappung – Provinsi Lampung menghadapi sebuah ironi besar.
Dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan hasil bumi melimpah ruah, angka kemiskinan di wilayah ini, khususnya di pedesaan, masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.
Baca juga : Klaim Sukses Tekan Kemiskinan Diakui Jakarta, Publik Lampung Menanti Dampak Nyata Kinerja Gubernur
Pemerhati Pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menyoroti paradoks tersebut.
Menurutnya, meskipun data per September 2024 menunjukkan penurunan persentase kemiskinan menjadi 10,62 persen, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin justru berasal dari kalangan petani.
“Ini ironis. Mereka yang setiap hari bercocok tanam dan menjadi tulang punggung pangan kita, justru menjadi kelompok yang paling rentan jatuh miskin,” ujar Mahendra, Rabu, September 2025.
Rendahnya Nilai Tambah
Mahendra menilai langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang mengidentifikasi rendahnya nilai tambah produk pertanian sebagai akar masalah, sudah sangat tepat.
Selama ini, petani Lampung terjebak dalam pola jual bahan mentah.
“Begitu panen, langsung jual gabah, jagung, atau ubi kayu. Akibatnya harga ditentukan tengkulak dan pasar yang fluktuatif.
“Di sinilah strategi hilirisasi dan modernisasi yang dibawa Rahmat Mirzani menjadi krusial,” tegas eksponen 98 tersebut.
Ia mengapresiasi kebijakan konkret pemerintah provinsi, salah satunya penetapan harga dasar untuk komoditas utama.
Menurut Mahendra, kebijakan ini memberikan jaring pengaman agar petani tidak terombang-ambing oleh mekanisme pasar yang kerap merugikan di saat panen raya.
Dinas Pertanian dan Koperasi
Agar strategi tersebut berdampak cepat, Mahendra menyarankan Pemprov Lampung untuk menggenjot kinerja 2 institusi kunci, Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM.
Dinas Pertanian, menurut Mahendra, harus fokus penuh pada modernisasi.
Bukan hanya soal bibit, tetapi penyediaan teknologi pasca-panen seperti mesin pengering (dryer) dan silo.
“Transfer teknologi ini wajib agar hasil panen tidak busuk di gudang atau dihargai murah karena kualitas turun,” jelasnya.
Baca juga : Diguyur Bansos Rp22,96 Triliun, Angka Kemiskinan Lampung Diklaim Turun Jadi 10 Persen
Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM diminta memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mahendra membayangkan ekosistem di mana singkong Lampung tidak lagi dijual mentah ke luar daerah, melainkan diolah oleh UMKM lokal menjadi tepung mocaf, keripik premium, atau bioetanol.
“Jika ini jalan, nilai tambahnya akan berlipat ganda dan berputar di desa itu sendiri,” tambahnya.
SDM dan Infrastruktur Jalan Tani
Selain intervensi harga dan alat, Mahendra juga menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan melalui pelatihan vokasi.
Anak muda desa perlu diajarkan teknologi pengolahan pangan modern agar tidak melulu memilih merantau.
Di sisi lain, infrastruktur fisik tidak boleh luput dari perhatian Bappeda.
Pembangunan jalan usaha tani harus menjadi prioritas anggaran yang dikawal ketat.
“Percuma hasil panen melimpah kalau ongkos angkutnya mahal karena jalan rusak.
“Ini sejalan dengan program tagging kemiskinan yang diamanatkan undang-undang,” kata Mahendra.
Menutup pandangannya, Mahendra optimistis kombinasi intervensi harga, modernisasi, dan perbaikan infrastruktur ini adalah formula ampuh.
“Rahmat Mirzani Djausal sudah menaruh fondasi yang kuat.
“Sekarang tinggal bagaimana kita semua menjaga momentum ini agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya.
Baca juga : Lampung Rilis Angka Kemiskinan Terbaru, Standar Hidup Naik Lagi?
