Lappung – Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) kembali mendapat sorotan nasional.
Jakarta memberi pengakuan lewat penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 atas keberhasilan mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.
Baca juga : Program 3 Juta Rumah jadi Senjata Pengentasan Kemiskinan
Namun, di balik riuh tepuk tangan seremoni, penghargaan ini sejatinya menjadi ujian pembuktian bagi Mirza, apakah statistik di atas kertas benar-benar linier dengan perbaikan nasib warga di akar rumput.
Penghargaan untuk kategori Kinerja Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional Sektor Penanggulangan Kemiskinan (kapasitas fiskal tinggi) tersebut diterima Gubernur Lampung di Ballroom Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025 malam.
Apresiasi itu diberikan berbasis data. Lampung dinilai sukses melakukan manuver signifikan dengan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen serta menekan kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,10 persen.
Angka tersebut bukan capaian sembarangan. Sebagai provinsi yang masuk dalam kelompok kapasitas fiskal tinggi, tantangan menurunkan kemiskinan biasanya jauh lebih stagnan.
Namun, Lampung berhasil melampaui rata-rata provinsi lain di kelompok yang sama, yang hanya mencatatkan penurunan penduduk miskin di angka 0,41 persen.
Baca juga : Diguyur Bansos Rp22,96 Triliun, Angka Kemiskinan Lampung Diklaim Turun Jadi 10 Persen
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyaksikan langsung penyerahan penghargaan oleh Direktur Pusat Data Analisa Tempo, Philipus Parera, memberikan catatan tebal bagi para kepala daerah penerima reward.
Dalam sambutannya, Tito tidak hanya memuji, tetapi juga memberikan sentilan politis.
Ia menegaskan bahwa penghargaan semacam ini berfungsi untuk memperkuat legitimasi pemimpin di mata konstituennya, dengan syarat kinerja tersebut nyata dirasakan publik.
“Otomatis dengan adanya pemberian reward ini, apalagi ini kerja sama antara Kemendagri dengan pihak media Tempo, itu akan didengar oleh rakyat,” ujar Tito.
Eks Kapolri tersebut mewanti-wanti agar iklim kompetitif antar-daerah ini bermuara pada pemenuhan janji politik.
“Bapak dan Ibu sekarang dipilih oleh rakyat, tentu kita juga ingin mendorong memotivasi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa memenuhi harapan rakyat itu,” tambahnya tegas.
Bagi Tito, domain utama pekerjaan Kepala Daerah mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kemiskinan adalah parameter mutlak.
“Penghargaan hanyalah bonus, sementara kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhir,” tandasnya.
Baca juga : Lampung Rilis Angka Kemiskinan Terbaru, Standar Hidup Naik Lagi?
