Lappung – Di tengah gejolak kenaikan harga yang melanda 13 provinsi di Indonesia, Provinsi Lampung justru menunjukkan performa gemilang dengan berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kabar ini terungkap dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang dipaparkan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.
Baca juga : Data BPS: Pengangguran Lampung Melandai Jadi 4,07 Persen, Perempuan Masih Tertinggal
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) pada minggu kedua September 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Lampung tercatat nol.
Angka itu menunjukkan tidak adanya kenaikan harga secara signifikan, kontras dengan kondisi nasional di mana sejumlah daerah berjuang melawan lonjakan harga.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa komoditas utama pemicu kenaikan IPH di 13 provinsi tersebut adalah cabai merah dan daging ayam ras.
“Total ada 165 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi lainnya mengalami penurunan,” jelas Amalia secara virtual, Selasa, 16 September 2025.
Prestasi Lampung dalam mengendalikan inflasi ini menjadi sorotan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dari Lampung, rapat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Marindo Kurniawan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Command Center Dinas Kominfotik.
Rapat koordinasi ini tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menyosialisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, salah satu pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga : BPS: Suku Batak dan Minangkabau Ungguli Pendidikan Sarjana di Indonesia
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya mengelola bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini.
Dengan 192 juta penduduk usia produktif (14-65 tahun), tata kelola kependudukan yang baik menjadi kunci kemajuan bangsa.
“Dari 286 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 72 juta keluarga. Inilah fondasi utama kita.
“Kalau keluarga kita baik-baik saja, maka insyaallah ekonomi juga baik, inflasi juga baik, dan negara juga akan baik,” ujar Wihaji.
Untuk itu, ia menitipkan 30 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) kepada seluruh pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa bonus demografi adalah potensi besar yang harus dimanfaatkan.
Menurutnya, jika angkatan kerja yang besar ini bisa dikelola menjadi sumber daya yang produktif, terdidik, dan terlatih, Indonesia akan melompat menjadi negara dominan.
“Di daerah, kita tidak hanya memanfaatkan SDA saja, tetapi juga bagaimana membuat anak muda kita produktif.
“Dengan adanya bonus demografi ini, kalau kita bisa manfaatkan, maka kita akan melompat menjadi negara dominan,” tegas Mendagri.
Baca juga : BPS: Anak Lampung Cuma Lulus SMA
Lappung Media Network