Lappung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah untuk mengamankan potensi pendapatan daerah di awal tahun 2026.
Sektor pajak alat berat kini menjadi sorotan utama karena dinilai memiliki celah fiskal yang belum tergarap secara maksimal.
Baca juga : Prioritas 2026, Pemprov Lampung Kebut Perbaikan Jalan di Pusat Aktivitas Warga
Langkah itu terungkap dalam rapat Optimalisasi Pajak Alat Berat yang digelar di Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung.
Asisten Bidang Administrasi Umum, Sulpakar, yang memimpin rapat tersebut menegaskan bahwa kunci utama untuk mendongkrak penerimaan dari sektor ini adalah validitas data.
Ia menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan pendataan ulang (relisting) terhadap keberadaan dan operasional alat berat di seluruh wilayah Lampung.
“Potensi pajak alat berat ini besar, namun kita terkendala pada basis data yang belum sepenuhnya mutakhir.
Tanpa data yang valid dan akurat, upaya pemungutan tidak akan bisa berjalan optimal,” tegas Sulpakar, dilansir pada Jumat, 9 Januari 2026.
Sebagai tindak lanjut konkret, rapat menyepakati pembentukan tim khusus untuk mengawal optimalisasi pajak ini.
Baca juga : Kaleidoskop Pemprov Lampung 2025: Merajut Pertumbuhan di Tengah Tantangan
Tim tersebut tidak akan bekerja secara parsial, melainkan melalui skema kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ditunjuk sebagai ujung tombak tim ini, didukung oleh instansi teknis terkait lainnya.
Menurut Sulpakar, pelibatan berbagai elemen ini bertujuan untuk memangkas hambatan birokrasi saat proses verifikasi data di lapangan maupun saat penagihan.
“Dengan adanya tim gabungan ini, koordinasi antar-OPD menjadi lebih kuat.
“Kita ingin proses penagihan pajak alat berat ke depannya lebih terarah, efektif, dan tentunya tetap berpijak pada regulasi yang berlaku,” imbuhnya.
Pihaknya pun optimistis, perbaikan basis data ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan PAD ini nantinya akan dikembalikan dalam bentuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya.
Baca juga : Wisatawan Melonjak dan Dapat Award, Pemprov Lampung Punya PR Jaga Konsistensi Infrastruktur
