Lappung – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kembali melanda Provinsi Lampung sejak awal September 2025.
Pemandangan antrean panjang kendaraan, terutama truk angkutan barang, menjadi pemandangan umum di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya di Kota Bandarlampung dan sepanjang Jalan Lintas Sumatera.
Baca juga : Kopi Lampung dan Jalan ke Amerika
Kondisi yang mengulang peristiwa serupa pada tahun 2019 ini tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berpotensi menghambat laju perekonomian daerah yang tengah tumbuh pesat.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyatakan bahwa kelangkaan ini merupakan cerminan dari persoalan energi yang kompleks dan memerlukan penanganan serius.
“Antrean panjang ini adalah sinyal nyata adanya tantangan dalam sistem distribusi energi kita.
“Dampaknya langsung terasa pada sektor logistik dan transportasi, yang merupakan urat nadi perekonomian Lampung,” ujar Mahendra, Sabtu, 20 September 2025.
Para pengusaha angkutan barang mengeluhkan kendala operasional yang signifikan, mulai dari waktu tunggu berjam-jam di SPBU hingga ketidakpastian pasokan yang mengganggu jadwal pengiriman.
Hal ini berisiko melambatkan roda ekonomi regional yang pada triwulan I-2025 tercatat tumbuh impresif sebesar 5,47 persen, melampaui rata-rata nasional.
Distribusi Hingga Transisi Energi
Menurut Mahendra, setidaknya ada 3 faktor utama yang berkontribusi pada krisis solar berulang di Lampung.
Pertama, mekanisme alokasi dan distribusi regional yang perlu dievaluasi secara mendalam.
“Perlu ada sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data kebutuhan riil di lapangan.
“Ketimpangan kuota antar SPBU harus segera diatasi untuk mencegah penumpukan antrean di titik-titik tertentu,” jelasnya.
Baca juga : Pantai Lampung, Pesona Sumatera
Kedua, adanya kebijakan transisi energi nasional. Pemerintah pusat tengah menggalakkan program dekarbonisasi yang diproyeksikan menurunkan konsumsi solar nasional.
Mengutip data BMI Fitch Solutions, konsumsi solar diprediksi turun 3,7 persen pada 2025.
Namun, menurut Mahendra, implementasinya harus mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah.
“Lampung, dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi, punya ketergantungan besar pada transportasi.
“Kebijakan transisi energi harus dilakukan bertahap dan diimbangi dengan solusi di tingkat regional,” tegasnya.
Ketiga, karakteristik ekonomi Lampung itu sendiri yang sangat bergantung pada sektor logistik dan transportasi sebagai penopang utama.
Peluang di Tengah Tantangan
Meski menghadirkan tantangan, Mahendra melihat krisis ini sebagai momentum untuk melakukan transformasi sistem energi Lampung menjadi lebih modern dan efisien.
Ia mengusulkan beberapa solusi berkelanjutan.
“Jangka pendek, optimalisasi sistem distribusi dengan teknologi monitoring adalah kunci.
“Transparansi data kebutuhan dan stok akan membantu perencanaan lebih akurat,” katanya.
Untuk jangka panjang, Mahendra mendorong pengembangan energi alternatif yang potensinya sangat besar di Lampung.
“Investasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan teknologi waste-to-energy dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Peran BUMD juga bisa diperkuat untuk fokus di sektor energi terbarukan,” tambahnya.
Perlunya Strategi Kolaboratif
Mahendra menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan aktif sektor swasta dalam investasi energi bersih, serta peran masyarakat dalam efisiensi energi.
“Krisis ini adalah turning point. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan, dan partisipasi publik.
“Lampung tidak hanya bisa mengatasi kelangkaan saat ini, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi yang kokoh untuk masa depan,” tutupnya.
Artikel ini disusun berdasarkan analisis kondisi terkini dan bertujuan untuk memberikan perspektif konstruktif dalam mencari solusi bersama.
Baca juga : Lampung Menuju Swasembada Beras 2025
