Lappung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membeberkan sebuah fakta pahit mengenai nasib puluhan ribu lulusan sarjana di Bumi Ruwa Jurai setiap tahunnya.
Di hadapan para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia mengajak seluruh elemen politik untuk bersinergi dan tidak tinggal diam menghadapi persoalan serius ini.
Baca juga : Ulah Guru di Pesawaran Lampung, Ngamuk dan Ancam Cekik Anak-anak
Ajakan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Provinsi Lampung, yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandarlampung, pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut Gubernur Mirza, politik tidak boleh lagi hanya sebatas perebutan kekuasaan, melainkan harus menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan yang solutif bagi rakyat.
“Politik harus menghasilkan keputusan yang dampaknya terasa langsung di meja makan rakyat, pada ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menyajikan data yang mengkhawatirkan dan menjadi ironi bagi Lampung yang kaya akan sumber daya alam.
Ia menyebut, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana yang dihasilkan setiap tahun, hanya sebagian kecil yang bernasib baik.
Baca juga : Wajah RSUDAM Lampung Kembali Tercoreng, Kematian Bayi Ungkap Borok Pelayanan
“Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang bisa bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya,” ungkap Mirza.
Kondisi ini, menurutnya, berkontribusi pada tingginya angka pengangguran di Lampung.
Data menunjukkan, angka pengangguran terbuka di provinsi ini telah mencapai 10,67 persen, sebuah angka yang berada di atas rata-rata nasional.
Persoalan ini berakar dari hulu, di mana akses pendidikan masih menjadi tantangan besar.
Mirza memaparkan bahwa hanya 62 persen lulusan SMP yang mampu melanjutkan ke jenjang SMA, dan dari lulusan SMA, hanya 21 persen yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.
“Kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan harus murah dan kualitasnya bagus. Kalau tidak, bonus demografi yang kita gadang-gadang justru bisa menjadi bencana demografi,” tegasnya.
Menghadapi persoalan kompleks ini, Gubernur Mirza menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Ia secara terbuka mengajak PKS dan seluruh partai politik lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Baca juga : Gara-gara Gaji PPPK, Belanja Pegawai Pemprov Lampung Lewati Batas Aman
Ia mencontohkan persoalan distribusi gabah, di mana mayoritas hasil panen petani Lampung justru dikirim ke luar daerah, sehingga masyarakat lokal terpaksa membeli beras dengan harga yang lebih mahal.
Sebuah kebijakan sederhana seperti pelarangan ekspor gabah, menurutnya, terbukti mampu menghidupkan kembali penggilingan padi di tingkat desa.
“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa sinergi semua pihak. Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan menjadi jalan keluarnya,” kata Mirza.
Ajakan Gubernur Mirza mendapat respons positif dari Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu.
Dalam kesempatan yang sama, Ade menegaskan bahwa PKS memiliki pandangan serupa, yakni menjadikan politik sebagai alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.
“Politik harus menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan bangsa, bukan justru menambah beban hidup rakyat,” ujar Ade.
Ia sepakat bahwa potensi besar Lampung di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan harus dioptimalkan melalui kebijakan yang adil bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan solusi nyata, agar Lampung lebih maju dan rakyatnya sejahtera,” pungkasnya.
Baca juga : APBD 2026 Lampung Fokus 3 Sektor: Ekonomi, Jalan, dan Pendidikan Gratis
