Lappung – Proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2026 yang dirilis Bank Dunia memantik respons keras dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Ia menyebut laporan tersebut sebagai lampu kuning yang menuntut respons taktis dari pemerintah daerah, bukan sekadar kajian di atas kertas.
Secara spesifik, Mahendra mendesak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal beserta para bupati dan wali kota di Lampung untuk segera mengambil langkah preventif.
Meski ekonomi nasional diprediksi tumbuh 5 persen, ancaman stagnasi akibat pergeseran ekonomi digital dan pasar tenaga kerja yang mandek menjadi sorotan utama.
“Laporan Bank Dunia ini bukan cuma peta jalan untuk Jakarta, tapi sinyal bahaya bagi daerah.
“Gubernur Mirza dan seluruh kepala daerah di Bumi Ruwa Jurai harus menerjemahkan ini sebagai seruan bertindak.
“Ada risiko besar jika kita terlena dengan angka pertumbuhan makro,” tegas Mahendra, Jumat, 6 Februari 2026.
Menurut Mahendra, Lampung menghadapi tantangan struktural yang nyata.
Dengan populasi 9 juta jiwa dan wilayah yang luas, basis ekonomi provinsi ini masih terlalu bergantung pada pertanian konvensional dan logistik dasar.
Ia menggarisbawahi catatan Bank Dunia bahwa penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi sektor bernilai tambah rendah dengan tren penurunan upah riil.
Pola ini, kata dia, sangat mungkin terulang di Lampung jika pola pembangunan hanya mengandalkan komoditas mentah tanpa sentuhan inovasi.
“Teori pertumbuhan endogen sudah jelas; kemajuan jangka panjang butuh modal buatan atau human made capital.
“Lampung tidak bisa lagi bertahan hanya dengan mengandalkan kekayaan alam semata,” ujarnya.
3 Langkah
Dalam pandangannya, ada 3 langkah strategis yang harus segera masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pertama, transisi radikal ke agroteknologi. Mahendra mendorong akselerasi program korporasi petani seperti ICARE.
Ia menekankan pentingnya digitalisasi rantai pasok dari pra panen hingga pemasaran untuk mendongkrak nilai tukar komoditas unggulan seperti kopi, lada, dan sawit.
Kedua, realisasi investasi infrastruktur digital. Merujuk rekomendasi Bank Dunia soal perluasan broadband dan spektrum 5G, Mahendra meminta Pemprov Lampung bersinergi dengan perguruan tinggi.
Targetnya jelas, yaitu mencetak talenta digital dan melakukan upskilling tenaga kerja muda agar tidak tergilas zaman.
Terakhir, reposisi Lampung sebagai hub logistik cerdas. Posisi geografis Lampung tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai jalur transit.
“Bandarlampung dan Metro harus disiapkan menjadi growth pole baru. Kita butuh pusat data dan logistik bernilai tinggi, bukan sekadar tempat lewat truk barang.
“Bank Dunia sudah membunyikan sirene, kini bola ada di tangan Gubernur dan para Bupati untuk mengeksekusi visi yang lebih berani,” pungkas Mahendra.
Lappung Media Network