Lappung – Pengelolaan komunikasi publik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui media sosial dinilai jalan di tempat dan gagal memanfaatkan momentum era digital.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut akun-akun resmi dinas di lingkungan Pemprov Lampung saat ini tak ubahnya sekadar papan pengumuman elektronik yang kaku, miskin data, dan sepi interaksi.
Penilaian itu didasarkan pada pantauan terhadap akun induk @pemprovlampung_ serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski mencantumkan layanan call center 24 jam di bio Instagram, realitas konten yang tersaji justru sebaliknya.
“Di era digital, medsos itu jembatan emas. Tapi yang terjadi di Lampung, kontennya didominasi repost agenda seremonial Gubernur atau pengumuman rutin.
“Tidak ada komunikasi dua arah. Indikatornya jelas, engagement sangat rendah, rata-rata likes di bawah 100 per unggahan dan kolom komentar nyaris kosong,” tegas Mahendra Utama di Bandarlampung, Sabtu, 7 Februari 2026.
Mahendra membedah kinerja sejumlah dinas yang dinilai gagap menerjemahkan kinerja ke dalam bahasa visual digital.
Ia menunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (@perindaglampung) yang aktif memposting kegiatan, namun luput menyajikan data krusial seperti capaian target ekspor atau dukungan riil bagi UMKM.
Kritik lebih keras diarahkan pada Dinas Ketahanan Pangan (@dinas.kptph.lampung).
“Publik butuh data stok pangan atau progres penanganan stunting, bukan sekadar foto penerimaan penghargaan. Ini soal substansi yang hilang,” ujarnya.
Setali tiga uang, Dinas Perkebunan (@disbun_lampung) yang memiliki 912 pengikut dan Dinas Kehutanan (@kehutananprovlampung) juga dinilai gagal menyajikan transparansi data.
Isu vital seperti peremajaan sawit dan pencegahan deforestasi tidak tergambar dalam lini masa mereka.
Mahendra menyebut, laporan internal Pemprov tahun 2025 bahkan telah mengakui adanya kendala kualitas konten tersebut.
Jawa Barat
Sebagai pembanding, Mahendra meminta Pemprov Lampung melihat pola komunikasi Pemprov Jawa Barat (@jabarprovgoid dan @humas_jabar).
Dengan 271 ribu pengikut, kanal tersebut dinilai berhasil membangun partisipasi publik lewat data real time program Jabar Juara, fitur polling, dan respons cepat.
“Jabar, bahkan hingga tingkat Kabupaten Bogor, menjadikan medsos sebagai instrumen transparansi dan legitimasi.
“Di sana ada interaksi, ada data yang bicara. Lampung harusnya bisa meniru model ini, bukan membiarkan medsosnya jadi pajangan semata,” cetusnya.
Mahendra menyarankan agar Pemprov Lampung segera merombak strategi komunikasi.
Menurutnya, dinas terkait harus mulai berbasis pada kebutuhan warga (citizen centric), bukan sekadar menggugurkan kewajiban publikasi.
Langkah taktis yang disarankan meliputi pembuatan kalender konten yang terukur, publikasi infografis pencapaian kinerja bulanan, serta aktivasi fitur Live Q&A untuk menjawab keluhan warga secara langsung.
“Teori Mergel (2013) sudah mengingatkan, medsos pemerintah itu untuk partisipasi dan transparansi, bukan broadcast searah.
“Kalau tidak segera berbenah, warga tidak akan merasakan kehadiran pemerintah di ruang digital,” pungkas Mahendra.
Lappung Media Network