Lappung – Pemandangan tak biasa tersaji di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 4 Februari 2026 kemarin.
Ratusan ASN dan staf yang biasanya berkutat dengan tumpukan berkas dan agenda rapat, tampak lebur dalam satu barisan memegang cangkul dan sapu.
Bagi Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, kegiatan bertajuk Aksi Aman, Sehat, Tertib, dan Indah (ASRI) ini mengirimkan sinyal yang lebih dalam dari sekadar kerja bakti.
Ia menilai, aksi itu adalah manifestasi konkret birokrasi Lampung dalam menerjemahkan garis komando dari Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza).
“Ini bukan sekadar rutinitas Jumat Bersih yang dimajukan.
“Tapi tes ombak perdana yang membuktikan Lampung jauh lebih progresif dan ngegas dalam mengeksekusi instruksi pimpinan dibanding daerah lain,” tegas Mahendra, Kamis, 5 Februari 2026.
Sinkronisasi
Mahendra menyoroti kecepatan respons Sekretariat DPRD di bawah komando Descataama Paksi Moeda.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya kepatuhan institusional (Institutional Compliance) yang berjalan efektif.
Ketika Presiden Prabowo menyerukan narasi besar Bersih Nasional, Gubernur Mirza merespons taktis melalui Instruksi Gubernur No. 8 Tahun 2026 tentang KORVE (Koordinasi, Observasi, Rapih, Visual, Evaluasi).
“Ada benang merah yang tegas. Gubernur Mirza langsung mengunci arahan Presiden dengan aturan teknis, dan Sekretariat DPRD langsung tancap gas.
“Ini sinkronisasi pusat-daerah yang ideal menurut teori Public Choice. Tidak ada jeda untuk sekadar berwacana,” ulas Mahendra.
Lebih jauh, Mahendra membandingkan dinamika di Lampung dengan beberapa provinsi tetangga yang dinilainya masih terjebak pada tataran prosedural dan seremonial di media sosial.
Di Lampung, gerakan itu telah menyentuh perubahan perilaku (behavioral change).
“Selama ini ada stigma urusan kebersihan itu beban cleaning service. Tapi hari ini, Sekretariat DPRD mematahkan itu.
“Pejabat dan staf turun bersama. Pesannya jelas: kebersihan adalah martabat instansi,” ujar dia.
Atas dasar itu, Mahendra memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Mirza yang mampu membumikan visi besar Presiden menjadi instruksi yang bisa dikunyah dan ditelan oleh birokrasi di bawahnya.
“Tanpa kepemimpinan yang detail dan tegas, instruksi pusat biasanya menguap di tengah jalan. Tapi Lampung membuktikan sebaliknya,” tambahnya.
Menutup analisisnya, Mahendra mengingatkan agar semangat gotong royong ini tidak berhenti sebagai euforia sesaat atau sekadar hangat-hangat tahi ayam.
“Gerakan ASRI adalah fondasi. Jika ritme disiplin dan kerja transparan dijaga, bukan mustahil Lampung menjadi barometer provinsi paling disiplin secara nasional.
“Ini harus jadi budaya, bukan sekadar penggugur kewajiban,” pungkas Mahendra.
Lappung Media Network