Lappung – Kemenangan mutlak pasangan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela pada Pilkada Lampung 2024 lalu menyisakan catatan krusial.
Bagi Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, angka dukungan yang menembus 80 persen tersebut bukan sekadar statistik politik di atas kertas, melainkan alarm besarnya ekspektasi publik yang kini membebani pundak pemimpin baru tersebut.
Mahendra menilai, mandat besar ini menuntut Gubernur Mirza dan Wagub Jihan untuk segera menakhodai Lampung menuju era baru dengan pendekatan yang jauh berbeda dari pendahulunya.
“Angka 80 persen itu manifestasi dari harapan dan doa rakyat.
“Ini amanah berat, bukan sekadar euforia kemenangan,” tegas Mahendra Utama saat memberikan analisisnya terkait arah pembangunan Lampung, Senin, 9 Februari 2026.
Energi Muda
Dalam bedahannya, Mahendra menyoroti satu variabel penting yang menjadi baterai optimisme publik, kelompok muda kreatif.
Menurutnya, dominasi suara Mirza-Jihan tidak lepas dari pergerakan masif sektor ekonomi kreatif, industri, dan pegiat budaya yang dimotori anak muda.
Mahendra menegaskan, posisi kelompok tersebut sangat strategis.
Mereka bukan lagi sekadar pendukung pasif atau tim hore kampanye, melainkan mitra kritis yang objektif dalam mengawal kebijakan.
“Kekuatan di balik layar ini nyata. Mereka bergerak dengan aksi di sektor riil. Ini modal sosial yang harus dirawat, bukan ditinggalkan setelah pelantikan,” ujarnya.
Awas Blunder
Meski modal sosial sangat kuat, Mahendra memberikan peringatan keras terkait tantangan tata kelola.
Ia memetakan dua hambatan klasik yang berpotensi menjegal kinerja Mirza-Jihan, yakni narasi tanpa substansi dan birokrasi yang bebal.
Eksponen 98 ini mewanti-wanti agar pemerintah provinsi tidak terjebak pada pola lama yang hanya sibuk memoles citra di media sosial tanpa dampak konkret di lapangan.
“Hindari ketergantungan pada opini semu. Jangan sampai terjebak narasi pencitraan yang kering substansi,” cetus Mahendra.
Selain itu, ia mendesak reformasi mental aparatur sipil negara (ASN) agar segera keluar dari zona nyaman formalitas.
Birokrasi, menurut Mahendra, harus dipaksa beralih menjadi mesin pelayanan publik yang progresif dan solutif, bukan sekadar administratif.
Ekosistem Kolaborasi
Mahendra menyebut saat ini adalah momentum emas bagi Mirza-Jihan untuk melembagakan kolaborasi.
Gagasan dari pelaku UMKM, inovasi startup, hingga kritik budayawan harus dijadikan kompas kebijakan.
“Gubernur Mirza dan Wagub Jihan sudah membuka pintu komunikasi, ini patut diapresiasi.
“Sekarang tinggal bagaimana sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat ini berjalan untuk memastikan visi Lampung Maju bukan sekadar janji manis kampanye,” pungkasnya.
Lappung Media Network