Lappung – Misi dagang yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan membawa 48 pelaku usaha ke Lampung menjadi sorotan.
Langkah ini dinilai sebagai strategi ekspansi ekonomi yang agresif dan menyoroti posisi Lampung sebagai pasar potensial yang sangat besar.
Baca juga : Perkuat Ekonomi Regional, Lampung Ajak Jawa Timur Untung dan Berkembang Bersama
Berdasarkan data perdagangan, nilai transaksi antara kedua provinsi pernah mencapai Rp21,2 triliun.
Namun, yang menjadi catatan kritis adalah Jawa Timur menikmati surplus hingga Rp19,9 triliun dari nilai tersebut.
Fakta ini memposisikan Jawa Timur sebagai penjual utama, sementara Lampung lebih banyak berperan sebagai pembeli.
Fenomena tersebut memicu pertanyaan besar mengenai strategi ekonomi dan posisi tawar Provinsi Lampung di kancah perdagangan domestik.
Menanggapi fenomena ini, pemerhati pembangunan Mahendra Utama menyatakan bahwa langkah progresif Jawa Timur harus menjadi momentum refleksi dan aksi bagi Lampung.
Baca juga : Lampung Jadi Juara 3 Pertumbuhan Ekonomi, Dijuluki The King of Sumatera oleh BI
“Langkah Jatim ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan strategi ekspansi ekonomi yang terukur dan sangat percaya diri.
“Pertanyaannya, bagaimana sikap pengusaha dan Pemerintah Provinsi Lampung menyikapinya?,” ujar Mahendra, Jumat, 8 Agustus 2025.
Peluang dan Tantangan
Menurut Mahendra, Lampung tidak boleh hanya puas menjadi tuan rumah yang ramah bagi investor.
Kesadaran strategis untuk memperkuat posisi daerah menjadi kunci agar tidak hanya menjadi pasar.
“Pengusaha lokal harus berani naik kelas. Sudah saatnya pelaku usaha Lampung tidak hanya menjadi mitra dagang pasif, tetapi tampil sebagai produsen kompetitif,” tegasnya.
Ia menyoroti kekayaan komoditas unggulan Lampung seperti singkong, nanas, kopi, udang, pisang, dan kelapa.
Tantangannya adalah bagaimana produk-produk ini tidak lagi hanya dikirim sebagai bahan mentah, melainkan diolah melalui proses hilirisasi untuk memberikan nilai tambah yang signifikan.
“Apakah kita akan terus mengirim komoditas mentah? Sudah waktunya pengusaha lokal memperkuat hilirisasi dan membangun kolaborasi bisnis yang setara, bukan sekadar menerima barang dari Jawa Timur,” tambah Mahendra.
Peran Pemerintah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung disebut memegang peran sentral dalam mengubah dinamika ini.
Baca juga : Bhayangkara Presisi Lampung FC, Ekonomi, dan Identitas Daerah
Forum bisnis seperti misi dagang seharusnya menjadi panggung untuk menampilkan kekuatan ekonomi lokal secara taktis.
“Jika tidak disiapkan dengan data dan strategi yang matang, Lampung hanya akan menjadi penonton yang menyewakan panggungnya sendiri,” kata Mahendra.
Ia mendorong agar Pemprov lebih aktif memajukan BUMD dan UMKM unggulan dalam forum bisnis nasional.
Selain itu, penguatan regulasi, insentif, dan perlindungan terhadap usaha kecil menjadi krusial agar tidak tergerus oleh penetrasi pemain besar dari luar daerah.
Kolaborasi Setara
Kolaborasi ekonomi antardaerah pada dasarnya sangat positif, asalkan dilandasi prinsip saling menguntungkan.
Kerja sama antara Bank Lampung dan Bank Jatim dalam membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) diapresiasi sebagai langkah konkret.
Namun, langkah korporasi ini harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan dan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Lampung.
“Pemprov Lampung juga perlu mengaktifkan kembali local champion, tokoh bisnis dan diaspora Lampung yang punya kapasitas untuk memperkuat posisi daerah dalam jejaring ekonomi nasional,” sarannya.
Pada akhirnya, keterbukaan terhadap investasi harus diimbangi dengan kecerdasan sebagai tuan rumah.
Lampung dituntut untuk lebih proaktif menyodorkan proposal bisnis, menyiapkan kawasan industri unggulan, dan menawarkan produk bernilai tambah.
“Jawa Timur telah menunjukkan langkahnya. Kini giliran Lampung membuktikan bahwa kita bisa menyambut dengan kesiapan dan arah yang jelas.
“Karena pasar Lampung bukan sekadar potensi, tapi medan pertarungan nyata yang menuntut keseriusan,” tutup Mahendra.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Lampung 2025: Momentum yang Tidak Boleh Dilewatkan
