Lappung – Ombudsman Lampung terima 255 laporan di sepanjang tahun 2023.
Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Lampung menggelar kegiatan penguatan pelayanan publik dan penyerahan hasil kepatuhan pelayanan publik tahun 2023.
Baca juga : Ombudsman Soroti PIT Basis Kuota dan Zona
Kegiatan itu dilakukan di Hotel Grand Mercure, Bandarlampung, pada Selasa, 19 Desember 2023 kemarin.
Dalam acara tersebut, dihadiri oleh 16 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung dan lembaga vertikal seperti Kantor Pertanahan dan Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
Pemprov Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemanusiaan dan SDM, Intizam, serta Wakil Wali Kota Bandarlampung Deddy Amarullah.
Wali Kota Metro dan Bupati Waykanan turut hadir sebagai penerima predikat kepatuhan kualitas tinggi.
Kegiatan ini menjadi penutup sebagai bahan refleksi akhir tahun 2023 atas kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Nur Rakhman Yusuf, Kepala Perwakilan, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pelayanan publik yang kooperatif bersama Ombudsman.
Ombudsman Lampung Terima 255 Laporan di 2023
Pada kesempatan tersebut, Nur juga memaparkan capaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2023.
“Kami menerima 255 laporan masyarakat, melampaui target Ombudsman RI sebanyak 168 persen. Untuk konsultasi, capaian kami mencapai 315 persen dari target, dengan 479 konsultasi,” ungkapnya.
Baca juga : Awasi Pelayanan Publik. Ombudsman Lampung: Jangan Sungkan Mengadu
Nur menambahkan bahwa laporan terbanyak berfokus pada infrastruktur jalan, mencapai 50 persen dari laporan.
Sementara laporan lain melibatkan pendidikan, kepegawaian, pertanahan, dan lainnya.
Terkait infrastruktur jalan, Nur menyatakan sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh instansi terlapor melalui pembangunan jalan secara bertahap.
Tahun 2023, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga melakukan kajian tentang Tata Kelola Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat lokal.
Kajian dilakukan di 4 daerah, yaitu Provinsi Lampung, Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Barat.
“Kami berharap hasil saran perbaikan dari kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk seluruh pemda se-Provinsi Lampung dalam Tata Kelola Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” tutup Nur.
