Lappung – Provinsi Lampung dihadapkan pada sebuah paradoks sosial yang mengkhawatirkan.
Di tengah angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tingkat pengangguran justru merangkak naik dan berkorelasi langsung dengan peningkatan angka kriminalitas.
Baca juga : Program Desaku Maju, Upaya Pemprov Lampung Tekan Pengangguran di Desa
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat di awal tahun 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Lampung berhasil tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan I 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor komoditas andalan seperti kopi robusta, kelapa sawit, dan udang.
Namun, potret positif ekonomi makro tersebut kontras dengan kenyataan di lapangan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung justru menembus angka 5 persen pada awal 2025, naik signifikan dari 4,5 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerhati pembangunan Lampung, Mahendra Utama, menyebut kenaikan ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama.
“Terjadi perlambatan penciptaan lapangan kerja di sektor formal serta ketimpangan yang nyata antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar industri lokal,” ujarnya, Kamis, 24 Juli 2025.
Baca juga : Data BPS: Pengangguran Lampung Melandai Jadi 4,07 Persen, Perempuan Masih Tertinggal
Ironisnya, kenaikan pengangguran terjadi saat inflasi berada di level yang sangat rendah, yakni hanya 1,94 persen (yoy) pada akhir 2024.
Meskipun secara teknis menunjukkan stabilitas harga, angka ini juga merefleksikan lemahnya daya beli masyarakat.
“Inflasi yang terlalu rendah menandakan konsumsi publik melambat, terutama pada sektor non-pokok.
“Ini berimbas pada sulitnya pemulihan ekonomi di sektor informal, tempat banyak warga menggantungkan hidup,” tambah Mahendra.
Dampak sosial yang paling terasa adalah meningkatnya gangguan keamanan.
Data yang dirilis Polda Lampung menunjukkan, jumlah kasus tindak pidana naik sebesar 11 persen pada semester pertama 2025.
Kejahatan yang mendominasi adalah pencurian sepeda motor, pencurian dengan pemberatan (curat), dan penipuan berbasis online.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Lampung 2025: Momentum yang Tidak Boleh Dilewatkan
Laporan kepolisian juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar pelaku berasal dari kelompok usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Hal ini mengonfirmasi adanya korelasi kuat antara tekanan ekonomi akibat pengangguran dengan peningkatan angka kejahatan.
Menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah meluncurkan serangkaian program strategis untuk menekan angka pengangguran.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Rahmat menekankan bahwa isu pengangguran menjadi salah satu indikator utama dalam setiap pengambilan kebijakan daerah.
Beberapa langkah proaktif yang telah dijalankan antara lain:
- Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK): Memperbarui fasilitas dan kurikulum BLK dengan pelatihan digital kreatif yang menyasar potensi desa.
- Sertifikasi Keterampilan Gratis: Memberikan sertifikasi keahlian bagi lulusan SMA/SMK yang belum terserap dunia kerja.
- Fasilitasi UMKM Milenial: Membuka akses permodalan ultra mikro dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang digerakkan anak muda.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Mendorong investasi padat karya di sektor pertanian dan perikanan dengan melibatkan partisipasi generasi muda.
- Program “One Village One Product”: Menggali dan mempromosikan potensi ekonomi unik di setiap desa untuk menciptakan kemandirian lokal.
Langkah-langkah ini diapresiasi sebagai cerminan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif.
Namun, Mahendra mengingatkan bahwa program tersebut memerlukan pengawalan dan konsistensi agar dampaknya benar-benar terasa di tingkat akar rumput.
Jika tidak ditangani secara komprehensif, kombinasi antara pengangguran dan tekanan ekonomi dapat menjadi bom waktu sosial yang berpotensi merusak stabilitas daerah yang selama ini terjaga.
“Pembangunan sejati pada akhirnya bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang kemampuan negara menciptakan rasa aman dan membuka harapan bagi setiap warganya,” pungkas Mahendra Utama.
Baca juga : Inflasi Lampung Tembus 2,27 Persen, Warga Mesuji Paling Terdampak
