Lappung – Sebuah solusi tak biasa tengah dikaji untuk meredam konflik antara manusia dan harimau sumatera di Lampung.
Dalam upaya menekan satwa liar keluar dari habitatnya, muncul usulan untuk melepasliarkan babi hutan ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai pakan alami bagi harimau.
Baca juga : Harimau Mengamuk Lagi di Lampung Barat, DPR Tuding BKSDA Lalai
Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi akar masalah yang memicu harimau mendekati permukiman warga.
Kepala Balai Besar TNBBS, Hifzon Zawahiri, menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama satwa buas keluar dari kawasan konservasi adalah berkurangnya ketersediaan pakan alami di dalam hutan.
“Kemungkinan besar pakan satwa yang ada semakin berkurang.
“Untuk menyelesaikan permasalahan pakan ini, kami mendapat masukan solusi agar babi hutan dimasukkan ke dalam kawasan,” jelas Hifzon, dilansir pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Menurutnya, babi hutan dinilai sebagai pilihan yang paling efektif karena merupakan mangsa alami harimau dan memiliki kemampuan berkembang biak yang cepat, sehingga dapat menjaga ketersediaan rantai makanan di dalam ekosistem TNBBS.
Baca juga : Kematian Kelima Akibat Serangan Harimau, Petani Kopi di Lambar Jadi Korban Terbaru
Langkah ini juga merupakan respons atas situasi yang semakin genting.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sepanjang periode 2024–2025 saja, telah terjadi 8 insiden konflik dengan harimau sumatera di kawasan TNBBS yang secara tragis mengakibatkan 7 korban jiwa.
Konflik tidak hanya terjadi dengan harimau. Di Lampung Timur, kawanan gajah liar juga berulang kali memasuki area perkebunan warga, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Data 10 tahun terakhir menunjukkan frekuensi konflik yang sangat tinggi, baik dengan gajah maupun harimau, yang berdampak pada belasan desa penyangga kawasan konservasi.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mendorong adanya langkah strategis dan terukur.
Ia secara terbuka mengakui bahwa forum koordinasi yang ada sejak 2021 belum berjalan optimal.
“Forum koordinasi ini belum maksimal. Bahkan, masih ada pimpinan daerah yang belum mengetahui keberadaan forum ini.
“Kondisi ini menghambat upaya penanganan dan perlu segera dibenahi,” tegas Jihan.
Baca juga : Ekosistem TNBBS Terancam, Konflik Harimau-Manusia Tak Terhindarkan
Untuk memastikan penanganan konflik berjalan efektif, Wagub Jihan menekankan 3 langkah strategis yang harus segera diperkuat:
- Verifikasi Ulang Tim Koordinasi: Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi akan direvisi untuk memperluas keanggotaan, melibatkan bupati/wali kota dari daerah terdampak, serta menggandeng akademisi dan media untuk pengawasan dan riset.
- Penyusunan SOP yang Jelas: Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk menghindari saling lempar tanggung jawab. SOP ini akan mengatur siapa yang bertindak, apa yang harus dilakukan, dan target waktu penyelesaian saat konflik terjadi.
- Mitigasi Jangka Panjang: Melakukan pemetaan komprehensif wilayah rawan konflik, memasang penanda peringatan, serta mengoptimalkan teknologi seperti GPS collar untuk memantau pergerakan satwa dan melakukan rehabilitasi habitat secara berkelanjutan.
Baca juga : Teror Harimau Kembali Menghantui Lampung Barat, Petani Tewas Mengenaskan
