Lappung – Temui Menperin Lampung dorong status prioritas nasional untuk hilirisasi pangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi ekonomi daerah dengan mengajukan permohonan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Baca juga : Tukar Posisi di Pemprov Lampung: Ganjar Jationo Kini Pimpin Diskominfo, Achmad Saefulloh Staf Ahli
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara langsung menemui Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2025, untuk mendorong agar Lampung ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam pengembangan hilirisasi industri pangan.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu memaparkan besarnya potensi Lampung sebagai lumbung komoditas unggulan yang siap diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Ia menyebut, komoditas seperti gabah, jagung, singkong, karet, kopi, hingga cokelat merupakan modal utama untuk membangun ekosistem industri yang kuat.
“Kami berharap Lampung dapat menjadi prioritas nasional dalam pengembangan kawasan hilirisasi industri pangan,” ujar Gubernur Mirza di hadapan Menteri Agus Gumiwang.
Baca juga : Program Desaku Maju, Upaya Pemprov Lampung Tekan Pengangguran di Desa
Menurutnya, penetapan status prioritas ini akan menjadi sinyal positif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Lampung, khususnya di sektor industri turunan.
“Dengan dukungan Kementerian Perindustrian, kami optimistis akan semakin banyak investor masuk ke sektor industri turunan, seperti industri sorbitol dari singkong dan produk-produk olahan lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Mirza menegaskan, percepatan perluasan kawasan industri menjadi langkah krusial yang tidak bisa ditawar.
Hal ini dianggap sebagai fondasi utama untuk memperkuat ekosistem industri, memperluas akses pasar bagi produk lokal, dan yang terpenting, membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
“Perluasan kawasan industri menjadi penting agar transformasi ekonomi berbasis industri di daerah dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Mirza.
Baca juga : Sekolah Wajib Patuh, Pemprov Lampung Siapkan Sanksi bagi yang Tahan Ijazah
Langkah ini diharapkan dapat mengubah wajah perekonomian Lampung dari yang sebelumnya bergantung pada penjualan bahan mentah menjadi produsen produk jadi yang kompetitif di pasar nasional maupun global.
Temui Menperin Lampung Dorong Status Prioritas Nasional untuk Hilirisasi Pangan
Permohonan dukungan ini bukan tanpa persiapan.
Pemprov Lampung, jelas Mirza, telah melaksanakan berbagai kebijakan konkret untuk mendukung tata kelola komoditas dan mempercepat hilirisasi dari tingkat petani.
Beberapa langkah yang sudah berjalan antara lain:
- Penetapan harga dasar untuk gabah dan ubi kayu demi melindungi petani.
- Pengendalian distribusi komoditas strategis.
- Bantuan alat pertanian modern seperti dryer, combine harvester, hingga rice milling unit.
- Pembangunan silo sebagai fasilitas penyimpanan modern untuk menjaga kualitas dan stok hasil pertanian.
“Kebijakan ini adalah bagian dari strategi kami untuk membenahi tata niaga pertanian sekaligus mempercepat proses hilirisasi agar hasil produksi lokal memiliki nilai tambah langsung di daerah,” pungkasnya.
Baca juga : Perombakan 12 Pejabat Pemprov Lampung, Sulpakar dan Fredy SM Pindah Posisi
